WAKATOBI, TRIBUN BUTON – Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menargetkan Kabupaten Wakatobi sebagai daerah di Sultra dengan sasaran program kerja khusus.
Hal itu tidak terlepas dari posisi Kabupaten Wakatobi sebagai satu daerah di Indonesia masuk 10 dalam destinasi prioritas pariwisata nasional.
“Kabupaten Wakatobi punya posisi khusus untuk BPOM karena masuk 10 destinasi prioritas pariwisata nasional,” ungkap Yoseph Nahak Klau, Kepala BPOM Perwakilan Sultra, saat penandatanganan kerjasama BPOM dengan Pemkab Wakatobi, Kamis (4/11/2021).
Kepala BPOM Sulta mengatakan terkhusus pengembangan usaha kuliner di Wakatobi. BPOM memiliki sasaran kerja guna memastikan dukungan sarana. Termasuk didalamnya keamanan pangan, obat, obat tradisional sebagai bentuk mendukung pengembangan pariwisata Wakatobi.
“Dalam pertemuan kami beberapa hari lalu dengan Disperindag dan Dinkes. Diputuskan bahwa terkait izin industri perumahan yang dikelola masyarakat guna menunjang pariwisata akan dipercepat,” kata Kepala BPOM Sultra.
Lanjut Kepala BPOM Sultra, penandatangan kerjasama pihak BPOM dengan Pemkab Wakatobi sangat penting. Sehingga wisatawan saat ke Wakatobi mendapat kesan yang baik, terkhusus dalam penyajian usaha kuliner.
“Agar wisatawan mendapat kesan yang baik saat ke Wakatobi maka pengawasan pangan sangat penting. Jika pengawasan tidak maksimal dikhawatirkan berpengaruh pada daya ungkit dan kunjungan wisatawan. Kita harus pastikan bahwa saat wisatawan menikmati kuliner tetap aman dan layak menjadi ole-ole dibawa pulang dari Wakatobi,” kata Kepala BPOM Sultra.
Yoseph Nahak Klau, mengharapkan penandatanganan nota kerja sama dengan Pemkab Wakatobi itu bisa secepatnya diimplementasikan dalam program kerja. Terkhusus dalam hal obat dan pangan. Sehingga, potensi berbagai usaha yang bisa berkembang harus difasilitasi agar menjadi ciri khas Wakatobi.
“BPOM ada di dua sisi, hadir agar usaha tumbuh dan berkembang. Dan juga pada posisi konsumen agar aman saat konsumsi. Termasuk didalamnya melakukan pengawasan bersama agar obat dan makanan tetap aman dikonsumsi,” tukasnya.
Ditambahkannya, terkait sarana pengiriman berbagai jenis kebutuhan melalui proses online. BPOM menjadikannya target kerja. Sehingga pengiriman obat yang berpotensi disalahgunakan harus dihindari. “Seperti pengiriman online, harus ada edukasi bersama,” tutupnya.
Peliput: Duriani
