JAMINAN PSP, PEMDA BUTENG TEKEN MOU TAK RESHUFFLE KEPSEK

81
Dinas Pendidikan Buteng saat membuka workshop penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) di SD Negeri 7 Lakudo. FOTO:ADI/TRIBUNBUTON.COM

BUTENG, TRIBUNUTON.COM – Perjuangan mendapatkan Program Sekolah Penggerak (PSP) diakui sangat sulit. Ternyata, agar lolos dan mendapatkan itu, perlu komitmen tinggi dari kepala daerah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Tak terkecuali di Kabupaten Buton Tengah (Buteng) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). H Samahuddin SE selaku pemilik otoritas telah membuktikan itu dengan meneken Memorandum Of Understanding (MoU) untuk tidak melakukan reshuffle Kepala Sekolah (Kepsek) selama program berjalan.

Pengakuan itu, diungkap oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buteng, Abdullah bahwa terpilihnya Buton Tengah dalam program PSP, karena ada syarat wajib yang dipenuhi pimpinan Bupati Buteng, H. Samahuddin. Utamanya terkait dengan adanya komitmen untuk pendidikan maju, mandiri, kemudian anak-anak berkepribadian berprofil pelajar Pancasila.

“Masuknya program ini (PSP) karena adanya komitmen bapak H. Samahuddin untuk memajukan pendidikan. Tentu baik dari sisi kebijakan maupun anggaran. Terkhusus, Bupati diminta untuk tidak mengganti Kepsek maupun guru selama 3 tahun program berjalan. Untuk memperkuat itu, Bupati telah meneken MoU dengan Kemendikbud,” jelas Abdullah saat membuka workshop penyusunan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) yang diikuti seluruh Kepsek dan guru bertempat di SDN 7 Lakudo, Selasa 6 Juni 2021.

Artikel Menarik Lainnya :  PEMDA BUTENG RAIH PENGHARGAAN PERINGKAT PERTAMA DAK FISIK

Lebih lanjut, Abdullah menjelaskan bahwa untuk mendapatkan program PSP, pihaknya mesti berebut dengan 514 Kabupaten/Kota se-Indonesia.

“Perjuangan kita hari ini untuk mendapatkan program PSP merupakan hal yang luar biasa. dari 17 Kabupaten/Kota di Sultra hanya 3 Kabupaten yang terpilih,” tutur Abdullah.

Olehnya itu, mantan Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB) Buteng ini meminta kepada semua yang terlibat dalam program untuk saling bersinergi agar PSP berjalan dengan sukses menuju pendidikan Indonesia yang berprofil pelajar Pancasila.

Artikel Menarik Lainnya :  BUPATI BUTENG NAIKAN HONOR IMAM MASJID DAN GURU NGAJI

“Jadi saya harapkan adanya kolaborasi yang baik antara guru dan pengawas agar program pemerintah khususnya di Buteng terkait pendidikan dapat berjalan dengan baik. Jadi tolong ikuti program ini karena kita akan di bantu oleh tim ahli dari Kementerian langsung,” ungkapnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan Tribunbuton.com, bahwa program sekolah penggerak di Buteng akan berjalan saat tahun ajaran baru semester ganjil 2021-2022. Sekolah yang menjalankan program tersebut rencananya akan mendapatkan bantuan peralatan TIK.

Selain itu, tiap sekolah penggerak akan mendapatkan bantuan operasional sekolah (BOS) Kinerja. Untuk satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp 150 juta, SMP sebesar Rp 175 juta dan SMA sebesar Rp 200 Juta pertahun sejak 2021 hingga 2023 nanti.(p5)

Komentar Anda