PENDAMPING HUKUM SETDA BUTUR PERKENALKAN DIRI KE OPD

134
Pj Sekda Butur Yuni Nurmalawati Pimpin Rakor Pendamping Hukum Pemda Butur Bersama Kepala OPD. FOTO:ASMAN/TRIBUNBUTON.COM

BUTUR, TRIBUNBUTON.COM – Pendamping hukum pemerintah daerah Kabupaten Buton Utara (Butur) gelar rapat koordinasi (Rakor) bersama kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di aula rapat kantor Sekretariat Daerah (Setda), Jumat 21 Mei 2021.

Ketua Kuasa Hukum Pemda Butur, Hidayatullah, mengatakan kegiatan ini digelar untuk memperkenalkan diri bersama rekan-rekannya ke Aparat Sipil Negara (ASN) Butur. Sekaligus bakal membantu dan mengawal serta menangani perkara hukum seperti Kasus Tata Usaha Negara, perkara perdata dan pidana. Kendati demikian khusus perkara pidana hanya pada konteks penyelidikan dan penyidikan.

“Kami bekerja sesuai dengan pedoman penanganan perkara di lingkup Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan lingkup pemerintahan daerah. Sesuai dengan Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 selain itu Pemda Butur juga telah mengeluarkan Perbup Nomor 14 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari Permendagri tadi,” jelasnya ditemui usai rakor.

Artikel Menarik Lainnya :  PEMDA BUTUR KAWAL PROSES PENGOBATAN TUMOR, RASMADI

Pada Perbup No.14/2021 menegaskan, bahwa Kepala Bagian (Kabag) Hukum dapat didampingi dan meminta bantuan dari lembaga hukum negara maupun advokat. Guna mendampingi perkara TUN, Perdata dan Pidana.

Lanjut Hidayatullah mengatakan, selain hal tersebut diatas pendamping hukum pemda juga dapat membantu dalam kasus litigasi dan non litigasi. Melaksanakan mediasi penyelesaian problematika kebijakan pemerintah dengan kepentingan rakyat.

Artikel Menarik Lainnya :  BADAN WAKAF BUTUR DIKUKUHKAN

“Contoh seperti pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ada salah satu perda yang harus ditegakkan namun belum dipahami oleh masyarakat,”jelasnya.

Dirinya berharap agar seluruh ASN dimasa pemerintahan Muhammad Ridwan Zakariah – Ahali tidak terjadi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pasalnya Hidayatullah bersama rekan-rekannya tidak bakal memberikan pendampingan serta melayani konsultasi hukum kepada oknum ASN yang melaksanakan praktek KKN.

Untuk diketahui kegiatan tersebut di hadiri seluruh kepala OPD Butur. Lawyer sebanyak 4 orang di bawa pimpinan Hidayatulah di dampingi Laode Harmawan, Istigfar, dan Dodi. (m1)

Komentar Anda