BKD BUTUR GELAR PELATIHAN SIMDA PERCEPAT SERAPAN ANGGARAN

155
Kepala BKD Butur, H Tasir/tribunbuton.com

BUTUR TRIBUNBUTON.COM – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Buton Utara Butur menggelar Bimbingan Teknis Bimtek) tata kelola keuangan daerah tahun 2021 melalui aplikasi Simda Keuangan versi 2.9.0.0. Kegiatan digelar empat hari mulai tanggal 7 sampai 10 Mei 2021 di Aula Kantor Bappeda Butur.

Kepala BKD Butur, H Tasir menyampaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Namun dalam perjalanan penggunaan SIPD, ihwal perencanaan dan penganggaran keuangan bermasalah pada tahap penatausahaan keuangan. Sehingga Mendagri melalui surat edaran Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 903/235/Keuda Tanggal 18 Januari 2021 yang merupakan tindak lanjut surat edaran Mendagri Nomor 903/145/SJ Tanggal 12 Januari 2021. Dalam point (3) surat edaran tersebut mengamatkan bahwa pemerintah daerah dapat melakukan penggunaan aplikasi keuangan selain SIPD,”jelasnya.

“Tahun ini pemda butur sudah menggunakan SIPD namun bermasalah pada tahap penatausahaannya. Masih banyak perencana maupun bendahara tiap instansi yang masih kurang paham dengan sistem pelaporan di SIPD,”kata H Tasir saat ditemui diruang kerjanya

Artikel Menarik Lainnya :  ADA 3.631 KUOTA PENERIMA BANTUAN PKH BUTUR

Kendati terlambat pada serapan anggaran akibat permasalahan penginputan pada sistem aplikasi SIPD. Pemda Butur melalui Badan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah bermohon ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Sultra. Untuk menggunakan apliasi SIMDA sebagai aplikasi pengelolaan keuangan daerah.

Dirinya mengapresiasi pihak BPKP RI Perwakilan Sultra telah memberikan support dan memberikan Bimtek ke semua Perencana dan Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tentang tata kelola keuangan daerah melalui implementasi aplikasi SIMDA Keuangan versi 2.9.0.0.

“Kita sangat berterima kasih kepada pihak BPKP yang sudah full membantu migrasi dari SIPD ke SIMDA versi 2.9.0.0 agar pengelolaan keuangan tidak terkendali lagi pada penatausahaan keuangan daerah. Untuk sementara kita kembali gunakan SIMDA dimana para perencana dan bendahara sudah familiar. Kendati demikian kita tetap akan menggunakan SIPD pada tahun 2022 nanti karena insya allah para perencana bakal siap setelah mendapat bimbingan dari pihak kementerian.,”jelasnya.

Kepala Bidang Akuntansi Tusar menambahkan, siklus keuangan daerah meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan. Pada sistem penganggaran keuangan di SIPD tidak mengalami kendali namun pada siklus penatausahaan keuangan terdapat masalah. Masih banyaknya perencana dan bendahara pengeluaran dinas yang belum memahami SIPD dengan baik.

Artikel Menarik Lainnya :  Antisipasi Penyebaran Virus Corona, Pemkab Butur Liburkan Sekolah dan ASN

“Pada penatausahaan keuangan di aplikasi SIPD belum optimal. Sehingga muncul surat edaran mendagri untuk boleh menggunakan aplikasi keuangan selain SIPD dalam hal ini SIMDA versi 2.9.0.0 yang telah disiapkan oleh BPKP RI Perwakilan Sultra,”.

Selain itu pada siklus pelaporan diaplikasi SIPD belum efektif. Sehingga pemda berinisiatif mengambil langkah percepatan tata kelola keuangan dengan kembali migrasi ke SIMDA. Pasalnya SIMDA telah terintegrasi secara otomatis, praktis dan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang integrasi, klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur, perencanaan pembangunan dan keuangan daerah digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

“SIPD ini tetap akan kita gunakan untuk tahun 2022. Olehnya itu pemda disarankan untuk kembali ke SIMDA, namun setiap akhir bulan siklus keuangan kita akan tetap juga menginput setiap transaksi-transaksi keuangan tahun 2021 di SIPD,”tandasnya.

Komentar Anda