KEPALA BKPSDM LAPORKAN HASIL PELANTIKAN HARDHY MUSLIM DI KASN

250
Kepala BKPSDM Kabupaten Buton Utara, La Nita

BUTUR TRIBUNBUTON.COM
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Butur, resmi laporkan hasil dan proses pelantikan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Penjabat (Pj) Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara (Butur) di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Butur, La Nita kepada awak media ini saat dikonfirmasi via telpon seluler, Kamis 11 Februari 2021.

“Saat ini saya berada di kantor KASN Jakarta untuk melaporkan hasil dan proses pelantikan pengembalian jabatan saudara Hardhy Muslim diberbagai instansi terkait seperti KASN, KemenPAN-RB, BKN, Gubernur dan BKN regional IV Makassar. Sekaligus mengkonsultasikan lelang jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Jabatan Pimpinan Tinggi lainnya dilingkup pemda butur,”kata La Nita.

Pelantikan Muhammad Hardhy muslim tanggal 5 Februari 2021 sebagai Asisten Bidang Perekonomian Dan Pembangunan Setda Butur. Berdasarkan Rokomendasi KASN B-1999/KASN/7/2017 yang tertanggal 25 Juli 2017, Perihal rekomendasi Merid Sistem di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Artikel Menarik Lainnya :  BUPATI BUTUR RESMIKAN PASAR RAKYAT

La Nita menjelaskan, rekomendasi KASN tersebut bersifat mengikat dan wajib untuk di tindak lanjuti, oleh sebab itu menjadi dasar Bupati Buton Utara memerintahkan Inspektorat melakukan audit atas pemberhentian Muhammad Hardhy Muslim dari jabatan sebelumnya sebagai inspektur daerah Buton Utara.

“Dari hasil Audit Inspektorat tidak temukan pelanggaran penerapan asas, nilai dasar, norma dasar, kode etik, dan kode perilaku pegawai ASN. berkinerja, agar diproses sesual ketentuan yang berlaku. Sehingga Pejabat Pembina kepegawaian dalam hal ini bupati wajib mengembalikan Hadhy Muslim ke jabatan semula atau setara eselon II berdasarkan rekomendasi KASN,”jelasnya.

La Nita menambahkan, lelang jabatan Sekda Butur menanti izin dari Kemendagri. Pasalnya daerah butur baru saja melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember 2020 yang lalu.

Bupati terpilih sesuai pasal 71 undang undang pemilu, Bupati dan Gubernur tidak bisa melakukan mutasi dan lelang jabatan dalam enam bulan sebelum dan sesudah penetapan calon kepala daerah.

Artikel Menarik Lainnya :  AYAH TEGA CABULI ANAK GADISNYA DI SUMAMPENO

“Lelang sekda dimasa akan datang tidak bisa mengacu ke rekomendasi yang lama sebab assessment center hanya berlaku 3 tahun. Nanti setelah bupati terpilih menduduki jabatan selama 6 bulan baru bisa melaksanakan lelang jabatan sekda dan pejabat pimpinan tinggi lainnya itupun harus izin ke Kementerian, yang mana saat ini sedang saya konsultasikan,” jelasnya.

Menurutnya, ada sekitar 10 Organisasi Perangkat Daerah yang akan diisi melalui jalur lelang seleksi jabatan tinggi pratama dengan izin resmi dari Kementerian PAN-RB,”yang bakal dilelang nanti itu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Koperasi dan UKM dan Ketenagakerjaan ko Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Transmigrasi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Lingkungan Hidup,”ungkapnya. (m1)

Komentar Anda