MASYARAKAT WAKATOBI AYO KITA TOLAK “POLITIK UANG ” DI PILKADA WAKATOBI DEMI PILKADA YANG BERINTEGRITAS

273

 

Oleh: Muh Sutri Mansyah *)

SAAT ini politik telah menjadi konsumsi masyarakat pada umumnya, namun tidak jarang politik banyak kalangan mengsalah tafsirkan yang dimana politik diartikan semata sebagai cara mencapai kekuasaan dalam hal ini jabatan atau sekedar memperebutan kursi kekuasaan, Padahal politik sesungguhnya sebagai alat menggapai kondisi sosial yang layak.

Politik adalah usaha mencapai tatanan masyarakat yang baik dan berkeadilan (Peter Merkl, 1967; dikutip dari Miriam Budiarjo, 2008, hlm. 15-16).

Jabatan hanyalah alat untuk dapat menghasilkan kebijakan yang memihak kepentingan warga. Maka sasaran kebijakan haruslah demi kesentosaan bersama.

Dinamika dalam berpolitik saat ini sudah mulai bergesar, pada setiap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) baik tingkat kabupaten, kota, dan provinsi.

Upaya menduduki jabatan sebagai kepala daerah merupakan hak setiap orang, namun kerap sampai menghalalkan berbagai cara, Salah satunya yang marak terjadi adalah money politics atau politik uang yang dilakukan oleh salah satu calon kepala daerah.

Hal ini merupakan suatu pelanggaran dalam Pemilihan Kepala Daerah, yang harus dicegah sejak dini oleh masyarakat terutama seorang yang memiliki hak pilih. Mengingat praktek politik uang ini jika terus-menerus dilakukan maka akan menjadi suatu budaya dan tentunya akan sulit untuk dihilangkan praktek tersebut pada setiap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan pemilih yang memilihnya karna faktor tadi secara tidak sadar bahwa mereka telah dibeli hati nuraninya hanya dengan Kisaran uang yang digunakan dalam politik uang kepada pemilih yaitu Rp 50.000 – Rp 500.000 Per Orang.

Artikel Menarik Lainnya :  MENCERMATI PASCA PILKADA TERPILIH BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTUR 2020

Pemberi uang maupun penerima dapat dipidana penjara dan denda sebagai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, pada 187 A ayat (1) dan (2) :

Pasal 187A (1) “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk
mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” (2)

“Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Artikel Menarik Lainnya :  MEMUTUS MATA RANTAI COVID-19, LOCKDOWN JALUR MASUK KEPTON

Sehingga masyarakat yang masih menerima politik uang sebaiknya berpikir ulang dan sebaiknya melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Wakatobi, agar ditindak lanjut orang yang memberikan uang tersebut. Sesungguhnya jika menelisik lebih jauh, praktek politik uang akan berakibat pada permasalahan korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah yang terpilih tersebut.

Mengapa hal itu bisa terjadi, mengingat dana yang dihabiskan selama kampanye (termasuk money politics) ternyata tidak sebanding dengan gaji yang diterima setiap bulannya dan tentunya kepala daerah tersebut akan berupaya menutupi dana yang dihabiskan selama kampanye dengan cara menyalahgunakan wewenangnya dan hal ini tentunya akan merugikan masyarakat seperti kepala daerah yang mengabaikan aspirasi rakyat, pembangunan infrastruktur yang lambat, kemiskinan yang semakin bertambah, dan kesejahteraan masyarakat yang tidak terpenuhi.

Itulah beberapa dampak yang diakibatkan oleh praktek politik uang. Maka praktek politik uang yang sudah akut, sangat dibutuhkan peran seluruh elemen masyarakat WAKATOBI terutama pemilih, agar memilih pemimpin yang berintegritas dan tidak melakukan praktek politik uang, untuk itu Politik Cerdas Berintegritas, sebuah gerakan pembaharuan politik di indonesia dewasa ini. (*)

*) Penulis adalah: Kader Pengawas Partisipatif BAWASLU RI Gelombang 3 Angakatan 3 2020.

Komentar Anda