BUTON, TRIBUNBUTON
Bupati Buton menjolok anggaran Kementerian Perdagangan untuk membangun pasar modern di Ibukota Kabupaten Buton, Pasarwajo. Hal itu ia lakukan ketika beraudiens dengan Wakil Menteri (Wamen) Perdagangan, Jerry Sambuaga, di ruang rapat Wamen Perdagangan, Jakarta, Rabu 30 September 2020.
Upaya ini dilakukan Bupati Buton dalam rangka memacu pembangunan daerah. Perdagangan menjadi sektor penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Bupati Buton, La Bakry berharap dapat memberi dukungan atas pembangunan pasar moder di Pasarwajo. Begitu pula dengan dukungan beberapa usulan program lainnya.
“Saya mewakili jajaran Pemerintah Kabupaten Buton sangat berterima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pihak Kementerian Perdagangan RI dalam hal ini Bapak Wakil Menteri yang menerima kami tadi untuk mengusulkan beberapa program pembangunan infrastruktur perdagangan, seperti pasar dan lainnya untuk mendapatkan support dari kementerian Perdagangan,” tuturnya.
Politisi Golkar ini mengatakan, beberapa program yang turut menjadi usulan yakni lanjutan pembangunan pasar dua tahu lalu, serta pembangunan pasar baru. Ia berharap sebagaimana harapan masyarakat Kabupaten Buton, Kementerian Perdagangan dapat merespon dan mengabulkan usulannya pada tahun anggaran 2021.
Pihaknya juga berharap dengan pemerintah pusat bisa membantu kelanjutan pembangunan pasar di dua desa yakni di Desa Gunung Jaya, Kecamatan Siotapina, dan Pasar di Desa Ambuau Indah, Kecamatan Lasalimu Selatan. Kata dia, demikian halnya dengan pasar Desa Waoleona, Kecamatan Lasalimu, dan Desa Bukit Asri, Kecamatan Kapontori, juga menjadi prioritas Pemda karena menjadi daerah perbatasan dengan kabupaten lain sehingga perlu dikembangkan melalui dukungan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan RI.
“Daerah-daerah ini merupakan daerah yang perlu support dari Kementerian Perdagangan sehingga aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Buton, di pesisir dan perbatasan antar daerah bisa tumbuh dan berkembang karena adanya fasilitas yang dibangun oleh pemerintah pusat dan daerah”, tutupnya. (Cr1)