PEMUDA BUSEL: SAH-SAH SAJA PN ADA DALAM FORKOPIMDA

606
Irwansyah/tribunbuton.com

Jika Forkopimda Terpecah Pembangunan dan Kemajuan Busel Bisa Terhambat

BAUBAU, TRIBUNBUTON.COM – Menanggapi kritikan terhadap Kepala Kesbangpol oleh beberapa kalangan Pemuda dan legislatif Buton Selatan di media tentang permasalahan pernyataan honor dan Keanggotaan Forkopimda yang saat ini santer diperbincangkan, Irwansyah Pemuda Busel angkat bicara.

Menurut Irwansyah, pernyataan-pernyataan di media mengandung unsur profokativ terhadap Forkopimda dan elemen masyarakat Buton Selatan (Busel). Padahal Forkopimda memegang peranan penting di suatu daerah. Apabila terpecah serta tidak lagi tekoordinasi dengan baik unsur-unsur yang ada dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, maka bukan tidak mungkin akan berdampak pada terhambatnya pembangunan dan kemajuan Buton Selatan kedepan.

“Karena akibat ketidak harmonisan para pimpinan yang tegabung didalamnya,” jelasnya kepada TRIBUNBUTON (tribunbuton.com), Rabu 9 September 2020.

Artikel Menarik Lainnya :  PARABELA PIMPIN DOA SEGEL KANTOR DPRD BUSEL

Menyoal Keanggotaan Forkopimda pada pasal 26 ayat 3 dalam UU No.23/2014, memang tidak disebutkan Pegadilan Negeri ada di dalamnya. Akan tetapi dalam ayat 5 menjelaskan bahwa “Forkopimda provinsi, Forkopimda kabupaten/kota dan
Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pimpinan instansi vertikal sesuai dengan masalah yang dibahas.

Pemuda Buton Selatan Irwansyah yang sekaligus saat ini menjabat sebagai Departement Pendidikan dan Kaderisasi LMND Baubau, mengatakan hal tersebut dalam setiap pimpinan di daerah mempunyai kebijakan masing-masing. Penambahan soal Pengadilan Negeri (PN) yang masuk dalam unsur Forkopimda Busel menurut dia sah-sah saja, apalagi itu berfungsi sebagai salah satu pembinaan dalam memutuskan penyelesaian perkara secara adil dan merata bagi pemerintah dan masyarakat.

Artikel Menarik Lainnya :  TAMAN MAJAPAHIT BUTON SELATAN

“Sah-sah saja kalau PN dalam keanggotaan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, karena dari hasil analisis saya dan teman-teman, ada beberapa daerah lain yang lebih dulu menyerupai Buton Selatan dalam unsur Forkopimdanya, misalkan salah satunya di Kabupaten Bone, Provinsi Sulsel, bukan cuma PN yang dimasukan dalam anggota tetapi Pengadilan Agama juga bahkan termasuk di dalamnya,” tutur Irwansyah.

Olehnya itu Irwansyah berharap kepada seluruh lapisan masyarakat dan para unsur Forkopimda agar tidak ikut-ikutan kebakaran jenggot sebelum menelaah dengan sebaik-baiknya tentang berbagai persoalan yang ada di Buton Selatan. “Harapan saya, kepada masyarakat khusunya teman-teman kepemudaan Buton Selatan agar bijak dan berfikir rasional dalam menyikapi Problematika,” tutupnya. (p1)

Komentar Anda