PENDAPAT WALIKOTA TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA

427
Walikota Kendari, H Sulkarnain Kadir SE ME, pada rapat paripurna DPRD Kota Kendari. FOTO: B. SALIKI/TRIBUNBUTON.COM

KENDARI TRIBUNBUTON.COM

DPRD Kota Kendari mengadakan rapat paripurna dengan agenda pendapat Walikota Kendari terhadap Raperda tentang perubahan atas Perda Kota Kendari No.03/2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari, Senin 7 September 2020.

Walikota Kendari, H Sulkarnain Kadir SE ME, dalam sambutannya bahwa peraturan pemerintah No.18/2017 tentang hak kedudukan, keuangan dan administratif, pimpinan dan anggota DPRD adalah pengganti PP No.24/2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

“Dengan terbitnya PP No.18/2017 ini tentunya bertujuan untuk lebih meningkatkan peran dan tanggung jawab DPRD dalam mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat didaerah serta memperkuat fungsi legislasi anggaran dan pengawasan,” ujarnya.

Sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, tentunya DPRD sebagai salah satu lembaga akan lebih mampu mengejawantahkan nilai – nilai demokrasi dan memperjuangkan aspirasi rakyat, meningkatkan kemampuan secara kelembagaan. Ini dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik di satu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah dipihak yang lain sehingga pola keseimbangan pemerintahan daerah yanv dilakukan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di Kota Kendari terlebih pada saat pandemi Covid19 yang sedang melanda saat ini.

Artikel Menarik Lainnya :  MAHFUD MD: WAWASAN KEBANGSAAN ADALAH GEOPOLITIK

“Berkenan dengan hal tersebut kami berpandangan pada materi muatan dalam rancangan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD akan kita cermati pada tahap pembahasan selanjutnya sebagaimana disebutkan pada pasal 15 PP nomor 18 tahun 2017 tentang hak keuangan administratif pimpinan dan anggota DPRD,” ujarnya.

Artikel Menarik Lainnya :  PEMKOT KENDARI BANGUN COVID CENTER SENILAI RP 13 M

“Saya berharap semoga pembahasan, pengajuan Raperda, perubahan atas peraturan daerah Kota Kendari nomor 3 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Kota Kendari tahun 2020 yang diusulkan ini dapat berjalan dengan lancar untuk selanjutnya tetapkan menjadi peraturan daerah Kota Kendari kedepan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah khususnya Kota Kendari yang kita cintai,” ujarnya.

“Saya mengucapkan bangak terima kasih atas kerjasama yang baik yang telah terjalin selama ini kiranya dapat berkenan untuk dipertahankan kedepan dan mudah mudahan semua ini dapat menjadi kontribusi yang konstruktif bagi kesejahteraan masyarakat dan terwujudnya tata kelola keuangan yang baik atau good goverments. (p3)

Komentar Anda