PENGACARA: POLSEK LAKUDO DIMINTA PERTIMBANGKAN UU PERLINDUNGAN SAKSI

714
Foto sebelah kiri, AKP HALIM KAONGA, dan sebelah kanan MUH SUTRI MANSYAH, S.H., M.H.

Kapolsek Lakudo: Itu Kasus Berbeda Dugaan Pengrusakan

BUTENG, TRIBUNBUTON.COM, Yhd/flash

Kuasa hukum korban dugaan pemerkosaan, Muh Sutrimansyah SH MH, meminta Polsek Lakudo untuk mempertimbangkan UU Perlindungan saksi dan korban sebelum memidanakan saksi. Sementara itu, Kapolsek Lakudo, AKP Halim Kaonga, mengatakan UU No.13/2006 tidak ada klausul seperti itu, karena itu pidana dan ada laporan korban dan semua sama di mata hukum.

Sutrimansyah, menjelaskan hal ini bermula saat S berstatus sebagai saksi dugaan pencabulan dengan korban adiknya. S pergi ke rumah terduga pelaku pencabulan pada tanggal 31 Mei 2020 untuk mencari alat bukti lain.

“Setelah itu alat bukti tersebut dijadikan alat bukti pada kasus dugaan pencabulan oleh penyidik Polsek Lakudo,” jelasnya melalui siaran pers yang dikirim ke TRIBUNBUTON (tribunbuton.com), Senin 20 Juli 2020.

Beberapa hari kemudian tepatnya 03 Juni 2020, pihak keluarga pelaku melaporkan S ke Polsek Lakudo atas dugaan tindak pidana pengrusakan. Menurut Sutrimansyah, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Subs Pasal 406 Jo 55, 56 KUHP, bahwa S masih berstatus sebagai saksi pada kasus dugaan pencabulan yang dialami oleh adiknya.

Menurut dia, Seharusnya S memiliki perlindungan hukum seperti
hak imunitas dan hak ditunda kasus hukum yang dialaminya, sebagaimana yang
telah diatur dalam Pasal 10 ayat (1) & ayat (2) UU No.31/2014 tentang perubahan atas UU No.13/2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Pasal (1) “Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau
laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.” Pasal (2) “Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Artikel Menarik Lainnya :  RATUSAN BANTUAN KAPAL UNTUK KELOMPOK NELAYAN BUTUR

Kapolsek Lakudo, AKP Halim Kaonga, menjelaskan pihaknya sudah menunda selama dua bulan atas laporan kasus pengrusakan dengan tersangka inisial S (saksi korban, red) yang dimaksud pengacara. Laporan terhadap inisial S merupakan kasus berbeda/kasus baru karena telah melakukan dugaan pengrusakan.

Menurut Halim, semua orang di mata hukum sama. “Jadi perbuatan melawan hukum tetap dihukum,” katanya ketika dihubungi.

Artikel Menarik Lainnya :  RSUD BUTENG DIKECAM, BIARKAN BAYI SAMPAI MENINGGAL

Sebelum ada laporan balik tentang pengrusakan, pihak Polsek Lakudo sudah menangani kasus dugaan pemerkosaan yang merupakan adik dari inisial S. “Saya sudah sampaikan jangan ada tindakan lain lagi. Ternyata suami dan istrinya bawa palu-palu. Baru kan istrinya saja yang terlibat,” ujarnya.

Untuk lebih mudah dicerna, Halim Kaonga, membuat analogi. “Misalnya saya pukul adinda hancur, ada kakak atau adiknya yang saksikan. Adinda lapor saya, pak polisi saya diupukul. Sedangkan yang saksikan itu tadi kasian dia membalas hantam. Apakah dia tidak masuk pidana ataukah hukum balas dendam? Ini kasus berbeda, sedangkan kasus yang sama saja kalau saksi itu membalas tidak boleh,” jelasnya lagi.

Tidak sampai di situ, Halim memberi contoh yang lain lagi. “Misalnya ada yang mencuri, tetapi massa dia hantam sampai mati, apakah yang hantam itu dibiarkan saja? Kan tidak mungkin,” kata Halim.

Halim memastikan pihaknya memproses kasus ini sesuai prosedur dan yang bersangkutan masih saksi belum tersangka. Pihaknya masih akan melakukan gelar perkara, nanti baru akan ditentukan statusnya setelah gelar perkara.(*)

Komentar Anda