BURANGA, TRIBUNBUTON.COM (Asm)
Pemotongan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU), oleh pemerintah pusat dilakukan untuk penanganan Covid 19 tahun ini. Hal ini berdampák pada melemahnya perekonomian hingga mengakibatkan pasar jadi lesu.
Pemotongan anggaran merujuk pada Peraturan menteri keuangan, No. 35/PMK.07/2020,” ungkap Bupati Butur, Abu Hasan saat ditemui awak media usai rapat bersama seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Rujab Bupati Butur, Senin malam 20 April 2020.
Ketua DPD-PDI Sultra ini, menuturkan, DAU dipotong kurang lebih Rp 48 milyarm Sedangkan dana DAK dipotong kurang lebih Rp 39 milyar, kemudian Dana Desa (DD) kurang lebih 842 juta. Sehingga total dana perimbangan daerah yang terpotong untuk penanganan coronavirus (covid-19) berkisar Rp 87 milyar lebih.
Lebih lanjut ia mengatakan, pemotongan anggaran belanja modal itu, mengakibatkan dampak ekonomi yang sangat besar pengaruhnya. Otomatis roda perekonomian rakyat agak melemah. Belanja daerah inilah yang menjadi belanja publik . Belanja publik inilah yang diserap oleh masyarakat baik petani, nelayan, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di pasar.
“Jika Berkurangnya belanja publik daerah akan mengakibatkan daya beli masyarakat berkurang serta perekonomian masyarakat menjadi lesu,” tuturnya.
Kata dia, dalam rangka meminimalisir dampak ekonomi dari dana pemotongan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan menyisir anggaran di luar belanja modal. Seperti belanja perjalanan dinas, belanja makan minum di kantor, belanja diklat, belanja mobil dinas, belanja pelatihan, dan belanja-belanja lainnya.
“Dana Desa direalokasi dan direfocusing, Dana Kecamatanpun untung tidak dipotong, kalau dijumlahkan kurang lebih 20 milyar,” ucapnya.
Itulah yang membantu memutar roda ekonomi masyarakat di setiap desa dan kecamatan sehingga masih ada harapan ekonomi masyarakat masih bergerak.(#)
