BANDARA BUTUR, WARGA LANTAGI MINTA HARGA TANAH YANG WAJAR

921
Bupati Butur, Abu Hasan, foto bersama warga Lantagi. FOTO:ASMAN/TRIBUNBUTON.COM

BURANGA, TRIBUNBUTON.COM, Asm

Pemda Buton Utara merencanakan pembangunan Bandara Udara di Desa Lantagi dengan lahan seluas 54,91 ha. Masyarakat mendukung program pembangunan bandara di Kecamatan Kulisusu itu, namun dengan pembebasan lahan yang memperhatikan Nilai Jual Objel Pajak (NJOP) dengan harga memadai.

Bupati Butur meninjau lokasi pembangunan bandara.FOTO:TRIBUNBUTON.COM

Salah satu tokoh pemuda, Sarlin bersama masyarakat Desa Lantagi, menjelaskan. NJOP hanya dihargai sekitar Rp 2000 sampai dengan harga Rp 5000. Sementara warga tidak punya lahan lain.

“Agar penduduk yang sudah tinggal berpuluh tahun bisa sejahtera dengan hadirnya bandara yang sementara direncanakan pembangunannya yang sebelumnya pernah diprogramkan 11 tahun lalu,” ungkapnya saat tatap muka bersama bupati di Balai Kantor Desa Lantagi, Senin 11 Maret 2020.

Apabila masyarakat Lantagi direlokasi, dia memastikan masyarakat sudah tidak punya lahan lagi. Sementara kehidupan masyarakat bergantung dari hasil bercocok tanam dan sebagian nelayan.

Menurut dia, dengan harga jual tanah yang rendah tidak akan mensejahterahkan warga. Hal ini menurut dia justru akan melahirkan kesenjangan sosial.

Bupati Butur, Abu Hasan menjelaskan Pemerintah Daerah tidak akan membangun program strategis yang merugikan masyarakat. “Saya akan mengawal pembangunan bandara seluas 54,91 hektar (ha) ini dari awal sampai akhir, dan tidak akan saya rugikan masyarakat sedikitpun kalaupun masih ada yang masaalah dengan pembebasan lahahnnya selesaikan sampai tuntas,” tegasnya.

Dia menegaskan akan mengiringi pembangunan bandara dengan pembangunan sosial ekonomi. Pihaknya akan mengidentifikasi seluruh masyarakat Lantagi, mulai dari sisi sosial, ekonomi termasuk lahannya. Jika direlokasi, masyarakat akan ditempatkan di area yang diinginkan.

“Olehnya itu saya minta seluruh elemen baik dari tokoh masyarakat (tomas), tokoh pemuda, BPD, perangkat desa dan para aktivis untuk mengawal pembagunan bandara,” ujarnya.

Orang nomor satu di Butur ini mengatakan akan membentuk tim terpadu melibatkan semua pihak terkait bidang ekonomi, pertanian, perikanan dan bidang perdagangan. Dengan demikian semua sisi kehidupan masyarakat bisa dikaver dalam tim terpadu. (Asm)