RAKOR TAHAPAN PEMILU BAHAS POLITIK UANG

521
Bawaslu Baubau gelar Rapat Koordinasi do Metro Intertaint. FOTO: Yuhandri Hardiman/TRIBUNBUTON.COM

BAUBAU, TRIBUNBUTON.COM, Yhd

Empat poin yang selalu ditemukan dalam pengawasan pemilu. Di antaranya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), politik uang, berita hoax dan polemik Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Terkait ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Baubau menggelar Rapat Koordinasi Tahapan Pemilu di Aula Metro Entertaint, Senin 2 Maret 2020. Rakor melibatkan unsur akademisi, aparat penegak hukum, perwakilan pemerintah, organisasi kepemudaan, LSM, media massa, tokoh agama dan elemen masyarakat lainnya.

Komisioner Bawaslu Kota Baubau, M Yusran Elfargani, menjelaskan dalam acara launching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dibuka Wakil Presiden, Mahruf Amin pada 25 Februari lalu, empat poin itu menjadi isu utama yang menjadi temuan dalam melakukan pengawasan. Yakni money politik, isu hoax, netralitas ASN, dan polemik DPT.

“Untuk Kota Baubau pada Pilkada 2018 lalu, Bawaslu Baubau menerima laporan mengenai netraliras ASN sebanyak 19 kasus dalam Pilkada dan satu orang dalam kasus pemilu,” ungkap Yusran saat menyampaikan pengantar Rakor kepada para narasumber dan peserta yang hadir.

Yusran menilai masih banyak masalah pelanggaraan pemilu baik secara langsung, nyata maupun sembunyi-sembunyi yang tidak terlapor ke Bawaslu. Hal itu merupakan masalah yang terus dihadapi.

Maka diharapkan melalui Rakor dapat diperoleh masukan untuk mencari solusi terbaik. “Meski banyak regulasi yang mengatur namun faktanya masih banyak ASN yang tidak netral. Ini juga menjadi peran kita semua di stakeholder untuk mendiskusikan hal ini,” tambahnya.

Persoalan kedua yang menjadi momok dalam demokrasi adalah politik uang. Kata dia, Pilkada 2018 ada dua kasus politik uang namun dua kasusnya tidak sampai di pengadilan.

“Kedua tersangka tidak ada yang diproses karena satu lari dan satu tidak ditemukan. Kelemahannya karena ada batas kedaluarsa yang mana hanya 14 hari waktu yang diberikan kepada Bawaslu untuk menindaklanjuti sampai ke tingkat persidangan,” ungkapnya.

Ada sejumlah narasumber yang dihadirkan dalam rakor ini. Diantaranya Rektor UM Buton, Dr Wa Ode Alzarliani SP MM yang membawakan materi “Peran perguruan tinggi berkontribusi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu cerdas dab Luber yang bebas politik uang”.

Lalu ada pula pemateri dari pihak pemerintah yang diwakili Plt Kepala Kesbangpol Kota Baubau, H Idrus Taufik Saidi. Ia membawakan materi dukungan pemerintah dalam pelaksanaan desk Pilkada.

Majid Nene membahas politik uang dan hoax dari aspek agama. Yuhandri Hardiman dengan materi Hoax, Politik Identitas, dan Menjaga Netealitas Media Dalam Politik.(*)