BAUBAU, TRIBUN BUTON
Wakil Wali Kota Baubau, La Ode Ahmad Monianse, menyebut dana kelurahan dan dana operasional desa Tahun 2019 bukan janji politk. Hal ini diucapkan pada pelatihan perencanaan dan penganggaran T.A 2019 yaabg diselenggarakan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD).
Kegiatan berlangsung di Aula Kantor Wali Kota Baubau, Kamis 23 Mei 2019. Kegiatan bertema “Pengelolaan Keungan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.
“Dana kelurahan sudah dirundingkan dalam forum-forum diskusi internal Kementrian Dalam Negeri sejak 2016 silam. Hal demikian menurutnya, untuk mengantisipasi adanya pemikiran dana merupakan dana politik pemerintah dalam hal ini Presiden RI Ir H Joko Widodo.
“Jadi ini bukan semata usaha beliau untuk mengantisipasi Pilpres mengapa saya katakan ini, agar kita semua memahami dan bijaksana dalam menyikapi dana tersebut. Jangan sampai kita berpikir bahwa dana ini merupakan dana politis,” jelas Monianse.
Menurutnya dana tersebut betul-betul hasil kajian dari beberapa tim kepresidenan saat turun memantau pelaksanaan pra Desa.
Dari Rp 20 triliun dana desa di awal kemunculannya, kemudian tahun 2018 Rp 60 Triliun dan Joko Widodo mencoba untuk menambah jatah dana desa menjadi Rp 73 Triliun setelah mendapat masukan.
Rupanya dana desa Ep 70 Triliun dan Rp 3 Triliun diporsikan untuk kelurahan. Ia berharap yang bersangkutan dapat memahami dan menyikapi dana dengan bijaksana.(Mira)
Editor: Yuhandri Hardiman
