POLITISI GOLKAR: PEMKAB WAKATOBI HARUS KOMITMEN DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA DPRD

59
Suasana tindak lanjut rapat paripurna DPRD dan Pemkab Wakatobi tentang pembahasan KUA-P dan PPAS-P tahun anggaran 2021. FOTO Duriani

WAKATOBI, TRIBUN BUTON

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wakatobi dalam rapat paripurna bersama pihak Pemkab Wakatobi, telah menyepakati penetapan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan (PPAS-P) tahun anggaran 2021 menjadi nota kesepakatan bersama DPRD dan Pemkab Wakatobi.

Hal itu terlihat dari kesimpulan akhir melalui penyampaian laporan pimpinan gabungan komisi yang dibacakan Juru Bicara Gabungan Komisi, Mahaluddin.

Politisi Partai Demokrat itu dalam membacakan pandangan umum gabungan komisi menegaskan bahwa Pandangan Badan Anggaran (Banggar) dan fraksi-fraksi DPRD menjadi satu kesatuan dari amandemen gabungan komisi. Serta mempertegas pada beberapa poin menyangkut insentif tenaga Kesehatan yang tergabung dalam Satgas Covid-19.

Artikel Menarik Lainnya :  H ARHAWI KUKUHKAN TIM SUKSES DAN RELAWAN EMPAT DESA DI TOMIA

Dan ditujukan kepada BLUD RSUD, Dinas Kesehatan, Dana Hibah PDAM untuk kebutuhan masyarakat di Pulau Kaledupa, Tomia dan Binongko. Serta alokasi anggaran perubahan untuk Perencanaan Dermaga Kapota, Pelabuhan Makoro dan Jembatan Titian Pulau Runduma.

Sementara Ketua Komisi I DPRD Wakatobi, Arman Alini SPi.MM, mempertegas komitmen Pemerintah tentang Alokasi Dana PUPR untuk pelayanan Air bersih dan dukungan mesin bagi PDAM, melalui APBD-Perubahan 2021.

“Selain itu, penerangan jalan umum (PJU), akses dermaga Waitii dan lampu navigasi Tadu Sampalu dan Tondapa Usuku Pulau Tomia. Dan insentif-insentif guru-guru di wilayah terpencil Pulau Runduma, Horuo, Darawa Lentea Kaledupa Selatan dan Haka Pulau Binongko serta Rehabilitasi Obyek Wisata yang sudah di bangun'” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Artikel Menarik Lainnya :  BUPATI WAKATOBI: KANDIDAT CALON BUPATI WAJIB MENJAGA KAMTIBMAS

Muhammad Ali, SP.MSi, selaku Ketua Fraksi Partai Golkar memberikan warning kepada pihak Pemkab Wakatobi agar hasil amandemen yang sudah disepakati bersama dapat ditindak lanjuti dan dituangkan dalam dokumen APBD-P 2021.

“Saya minta agar Pemerintah Daerah komitmen dengan kesepakatan yang dilahirkan agar terbangun kemitraan yang harmonis'” pinta mantan Ketua DPRD Wakatobi dua periode itu.

Muhamad Ali, juga menegaskan bahwa keresahan masyarakat dengan galian C agar instansi terkait dalam hal ini Dinas PUPR untuk melakukan upaya sesegera mungkin dalam mengatasi persoalan Galian C. (Duriani)

Komentar Anda