KENDARI, TRIBUNBUTON.COM – Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025. Dihadiri Forkopimda Sultra, Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sultra, Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota se-Sultra, perwakilan berbagai dinas/instansi terkait. Kendari, Rabu 16 Juli 2025.
GTRA diharapkan menjadi forum integratif yang menghubungkan program pemberdayaan lintas sektor, serta menghasilkan success stories sebagai bukti nyata keberhasilan reforma agraria di Sultra.
Rapat koordinasi GTRA itu dibuka langsung Sekda Sultra, Drs Asrun Lio, mewakili Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka selaku Ketua GTRA Sultra.
Gubernur Sultra menekankan pentingnya reforma agraria sebagai kebijakan nasional strategis, yang tertuang dalam TAP MPR Nomor IX Tahun 2001 dan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023.
Reforma agraria bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui penataan aset dan penataan akses.
GTRA Sultra fokus pada tiga aspek utama yakninpenataan struktur penguasaan tanah yang lebih berkeadilan, penyelesaian sengketa dan konflik agraria serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan berbasis akses sumber daya ekonomi.
“Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas lembaga dan komitmen bersama dalam pelaksanaan reforma agraria di Sultra,” terang Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka yang dibacakan Sekda Sultra.
Pada kesempatan itu disampaikan arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang selaras dengan visi “Indonesia Maju” dan cita-cita Presiden untuk membangun dari desa guna pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Gubernur Sultra menekankan pentingnya penerbitan sertifikat tanah untuk lahan yang telah dinyatakan clear and clean, baik melalui legalisasi aset maupun redistribusi tanah.
Penataan akses, lanjut Sekda, harus didukung dengan pemberdayaan masyarakat melalui akses permodalan, bantuan bibit dan pupuk, pelatihan teknologi, serta dukungan pemasaran.
Pemprov Sultra mengajak Forkopimda Sultra untuk aktif mendukung penyelesaian sengketa dan konflik agraria melalui pendekatan kolaboratif.
“Kita semua berharap GTRA Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat menunjukkan kinerja nyata dan berorientasi hasil, serta menjadikan rapat koordinasi ini sebagai landasan untuk memperkuat kerja sama dan menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat,” harap Gubernur Sulltra. (int/adm)
