JAKARTA, TRIBUNBUTON.COM – Tahun Anggaran 2026, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), meninta tambahan anggaran sebesar Rp 3,63 triliun. Tambahan itu akan digunakan untuk belanja pegawai.
“Tahun depan kalau ingin optimal, kita masih membutuhkan usulan tambahan biaya Rp 3,63 triliun,” ujar Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid saat Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Rabu 9 Juli 2025.
Menteri ATR/BPN merincikan jika tambahan itu terdiri dari Rp 1,75 triliun untuk program dukungan manajemen. Dari anggaran tersebut, paling banyak untuk tambahan anggaran belanja pegawai.
“Karena asumsinya ada CPNS 1.324 yang akan diangkat, kemudian ada tambahan PPPK, yang itu hasil tenaga honorer yang diputuskan boleh MenPAN-RB yang diangkat menjadi PPPK. Itu jumlahnya 12.513 (orang),” kata Nusron Wahid.
“Ini tidak termasuk yang lagi pada progres, terutama yang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) yang selama ini terpaksa kita outsourcing yang tidak masuk dalam ketentuan MenPAN-RB, yang dianggap non inti seperti pramusaji, office boy, satpam, sopir,” tambahnya.
Nusron Wahid juga mengatakan program pengelolaan dan pelayanan pertanahan membutuhkan tambahan dana sebesar Rp 1,83 triliun. Tambahan anggaran ini untuk mempercepat realisasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
Pada kesempatan itu Nusron Wahid, juga mengatakan ada tambahan anggaran sebesar Rp 33 miliar untuk percepatan program rencana detail tata ruang (RDTR). “Kekurangan kita ini PTSL itu masih kurang 15 juta hektare,” terangnya.
Nusron menambahkan bahwa pagu indikatif Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2026 Rp 7,7 triliun. Dana tersebut berasal dari rupiah murni Rp 4,3 triliun, PNBP sebesar Rp 1,9 triliun. Kemudian dari pinjaman luar negeri Bank Dunia Rp 1,09 miliar. Sehingga totalnya adalah Rp 7,7 triliun,” pungkasnya. (Rilis)
