KENDARI, TRIBUNBUTON.COM – Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir Hugua, mengikuti rapat virtual (Zoom Meeting) bersama para Asisten Setda dan sejumlah Kepala OPD lingkup Pemprov Sultra. Jumat malam 22 Juni 2025.
Dilansir dari laman PPID Utama Sultra. Rapat itu dalam rangka membahas persiapan pertemuan dengan pihak Japan International Cooperation Agency (JICA) yang direncanakan pada esok harinya.
Dalam pertemuan tersebut, Ir. Hugua menjelaskan jika lembaga yang dimaksud adalah Japan International Cooperation Agency (JICA), yaitu lembaga independen milik Pemerintah Jepang yang berfokus pada kerja sama pembangunan bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
“Lembaga ini berada di bawah naungan Kementerian Luar Negeri Jepang, namun bersifat mandiri dan tidak berada di bawah struktur kedutaan,” terang Hugua.
Mantan Bupati Wakatobi dia periode itu menjelaskan bahwa JICA memiliki tiga fungsi utama, antara yakni Loan. Loan ini merupakan bantuan berbentuk pinjaman lunak dari Pemerintah Jepang kepada negara berkembang.
Kemudian, Grant. Ini adalah bantuan hibah murni yang dialokasikan oleh Pemerintah Jepang untuk berbagai program pembangunan.
Terus, Technical Cooperation. Ini merupakan kerja sama teknis dalam bentuk pengiriman tenaga ahli Jepang untuk membantu pelaksanaan program-program pembangunan di negara mitra.
“Dengan adanya pertemuan malam ini, saya berharap besok dapat menyampaikan pandangan strategis mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Siapa tahu, ada program-program pendanaan dari JICA yang bisa kita akses, terutama melalui skema kerja sama teknis atau ekstensi,” ujar Hugua.
Hugua, yang pernah menjadi anggota Komisi II DPR RI itu meminta masukan langsung dari para Kepala OPD teknis agar potensi kerja sama ini dapat dipetakan secara lebih tepat sasaran.
“Jepang, melalui JICA, sangat tertarik bekerja sama di bidang infrastruktur, perhubungan, kesehatan, perencanaan wilayah, dan sektor-sektor lainnya yang menjadi prioritas kita di daerah,”
“Oleh karena itu, saya berharap OPD teknis memberikan masukan nyata terkait kebutuhan daerah yang selama ini belum mampu kita penuhi hanya melalui APBD,” tambahnya. (Adm)
