JAKARTA, TRIBUMBUTON.COM – Hingga medio April 2025. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat ada 121,64 juta bidang tanah di Indonesia sudah terdaftarkan.
Jumlah itu tentunya masih belum memenuhi dari target yakni 126 juta bidang tanah. Sedangkan jumlah bidang tanah yang baru bersertifikat sebesar 94,1 juta bidang.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengatakan total tanah bersertifikat baru mencapai 74,7 persen dari target tersebut. Nusron Wahid, menyebut jika pihaknya menghadapi sejumlah hambatan untuk menyelesaikan program tersebut.
“Capaian bidang tanah bersertifikat telah mencapai 94,1 juta bidang tanah atau 74,7 persen. Kami sedikit menghadapi hambatan, terutama di luar Jawa,” kata Nusron Wahid, saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI. Senin 21 April 2025.
Dengan kondisi tersebut, Nusron Wahid, mejelaskan jika pihaknya akan mendorong agar para Bupati dan Gubernur untuk memberi keringanan terhadap penerima Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Khususnya dari kalangan miskin ekstrem.
Keringanan dimaksud yakni, kebebasan untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dan membantu mendukung dengan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak cukup.
“Kalau anggaran pusat tidak cukup, kalau bisa ada APBD untuk itu juga supaya mempercepat. Toh itu juga membantu rakyat yang bersangkutan terutama dari kalangan miskin ekstrem ini untuk proses percepatan,” jelas Menteri ATR/BPN.
“Ini untuk proses percepatan, karena lag-nya jauh. Yang sudah terpetakan 94 persen, tapi yang baru tersertifikasi 74 persen. Jadi ada 20 persen sendiri, sertifikasi, bidang tanah juga terpetakan, nomor bidangnya ada, tapi belum mampu mensertifikasikan dan menerima PTSL itu karena tidak mampu membayar BPHTB,” tambahnya lagi.
Pada kesempatan itu juga, Nusron Wahid, mengapresiasi kepala daerah yang telah memberikan keringanan berupa pembebasan BPHTB kepada masyarakatnya, seperti yang dilakukan di Provinsi Jawa Timur. Nusron Wahid, juga telah berkoordinasi dengan sejumlah kepala daerah, harapannya bisa semakin banyak daerah yang membebaskan BPHTB.
“Pada pertemuan dengan gubernur Jawa Barat kami sudah tekankan, kemarin pertemuan dengan Gubernur di Sulteng kami sampaikan, minggu depan saya ke Riau akan kami sampaikan juga langkah-langkah yang sama,” pungkasnya. (Rilis/adm)
