JAKARTA, TRIBUNBUTON.COM – Mulai 24 Maret 2025. Pemerintah menerapkan sistem kerja Work From Anywhere (WFA). Meski begitu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memastikan kantor pertanahan di wilayah destinasi mudik tetap buka.
Menurut Nusron Wahid, masih banyak masyarakat yang membutuhkan pelayanan pertanahan di momen-momen liburan, termasuk akhir pekan.
“Kita putuskan di kantor-kantor tertentu yang menjadi daerah destinasi mudik Itu akan tetap ada pelayanan. Kecuali Jakarta mungkin malah nggak ada pelayanan, karena orangnya mudik semua. Tangsel itu malah tidak ada,” ujar Nusron Wahid, di Kantor ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu 19 Maret 2025.
Menteri ATR/BPN mengatakan para pegawai BPN sudah terbiasa bergiliran masuk di momen-momen libur dan akhir pekan demi memastikan pelayanan pertanahan di sejumlah wilayah tetap berjalan.
“Jadi memang kita sudah biasa di kantor-kantor tertentu itu, terutama yang di daerah perkotaan, seperti Bekasi, Bogor, Surabaya, Sidoarjo, Semarang, itu setiap hari Sabtu Minggu ada pelayanan weekend,” ujarnya.
Nusron Wahid, mengungkapkan ada sejumlah pelayanan yang akan tersedia di Kantah selama periode libur Lebaran. Pelayanan tersebut mulai dari informasi pertanahan, balik nama sertifikat, serta pendaftaran sertifikat untuk pertama kali seperti pada tanah warisan.
“Pendaftaran untuk pertama kali, kan bisa jadi ada tanah warisan yang seumur hidup belum didaftarkan sudah saatnya didaftarkan, mumpung kumpul, tanda tangan semua kan gampang,” ucap Nusron Wahid.
Selain itu kata MenterinATR/BPN. Tersedia pelayanan terkait peningkatan kualitas data spasial KW 4, 5 dan 6. Dimana merupakan sertifikat yang terbit sejak tahun 1961 hingga 1967. Pada tahun tersebut sertifikat tak dilengkapi dengan peta kadastral sehingga berpotensi diserobot orang.
“Kita mengimbau kalau bisa mumpung momentum Idul Fitri ini kumpul dengan keluarganya di kampungnya masing-masing, bagi yang punya tanah, yang punya sertifikat yang terbit tahun 1961 sampai tahun 1997, kalau bisa Di migrasi, transformasi ke sertifikat elektronik supaya langsung di situ ada peta kadastralnya,” harap Nusron Wahid. (Rilis/adm)
