JAKARTA, TRIBUNBUTON.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendukung pengadaan tanah untuk normalisasi Sungai Ciliwung.
Pengadaan tanah itu demi mengatasi masalah banjir yang kerap melanda Kota Jakarta. Hal itu disampaikan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Koordinasi Pengadaan Tanah dan Pengendalian Banjir di Daerah Khusus Jakarta. Bertempat di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Kamis 13 Maret 2025.
“Tugas kami di Kementerian ATR/BPN adalah mendukung Menteri PU dan Gubernur DKI Jakarta dalam Pengadaan Tanah untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Seperti yang telah disepakati, pengadaan tanah ini mencakup kawasan dari Pengadegan hingga Rawajati dengan total area sekitar 11 hektare atau sepanjang 16 kilometer di sepanjang Sungai Ciliwung,” ungkap Nusron Wahid.
Rapat tersebut juga mendiskusikan cara memastikan keabsahan tanah agar proses pembebasan serta pembeliannya sah dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Tanah yang akan dibebaskan dan dibeli oleh Pemda DKI dari masyarakat akan digunakan untuk pelebaran sungai, guna menambah kapasitas daya tampung air,” terang Nusron Wahid.
Menteri ATR/BPN menyebut, penetapan lokasi (Penlok) untuk proyek itu diperkirakan akan selesai pada akhir Maret 2025. Setelah itu, Pengadaan Tanah ditargetkan akan selesai pada akhir Mei 2025.
“Dengan target tersebut, kami berharap pada awal Juni pembangunan sudah bisa dimulai karena lahan sudah clean and clear,” ujar Menteri ATR/BPN.
Sementara itu Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan proses normalisasi sungai akan dilakukan dengan cara sebaik mungkin.
“Kami berprinsip tidak akan melakukan penggusuran. Semua akan dilakukan bersama-sama pemerintah pusat, Pemerintah Jakarta dan warga yang terdampak. Jika normalisasi ini dapat dilakukan dengan baik, maka 40 persen potensi banjir di Jakarta dapat tertangani dengan efektif,” bebernya.
Normalisasi Sungai Ciliwung ini, diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi banjir yang sering melanda Jakarta. Dengan begitu juga bisa ikut menjaga stabilitas kehidupan perekonomian di Jakarta serta kawasan Jabodetabek. (Rilis/adm)
