WAKATOBI, TRIBUNBUTON.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Nadar SIP.MSi, mengatakan dalam setiap kunjungan kerja (kunker) pejabat negara di Wakatobi. Pihaknya selalu menempatkan atau mengutus perwakilan Pemkab Wakatobi guna menemani tamu dimaksud.
Termasuk kunker terakhir anggota Komisi II DPR-RI, Ir Hugua bersama perwakilan beberapa lembaga negara mitra kerja Komisi II DPR-RI di Kabupaten Wakatobi beberapa waktu lalu.
Pernyataan Sekda Wakatobi itu sebagai bentuk jawaban atas beredarnya berita disalah satu portal media online. Dimana dalam portal media online itu, Ir Hugua menyentil kondisi dialaminya saat kunker di daerah yang pernah dipimpinnya selama dua periode itu.
“Pada waktu bersamaan, Pak Bupati sedang menghadiri agenda nasional yakni peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana. Yang di pusatkan di Kendari dan dihadiri seluruh Bupati/Walikota dan Gubernur seluruh indonesia,” kata Sekda Wakatobi, Senin 16 Oktober 2023.
Menurut Sekda Wakatobi, dalam kunjungan kerja Ir Hugua selaku anggota Komisi II DPR-RI dan mitra kerjanya di Wakatobi. Pihaknya sudah mendelegasikan pejabat disetiap kecamatan yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan.
“Di Kecamatan, Pak Hugua didampingi para Camat. Waktu acara di Patuno, ada Wakil Bupati dan Asisten 1 yang mendampingi Pak Hugua,” Sekda Wakatobi menjelaskan.
Untuk diketahui, sebelumnya dalam salah satu portal media online tersebut. Ir Hugua saat menggelar diskusi bersama sejumlah komunitas yang dihadiri Wakil Bupati Wakatobi, Wakapolres Wakatobi, Wakil Ketua DPRD Wakatobi. Hugua menyentil Pemkab Wakatobi terkait buruknya pelayanan terhadap tamu khususnya pejabat negara yang datang di Wakatobi.
Hugua, mengatakan selama dirinya melakukan kunjungan kerja di Wakatobi khususnya di pulau Kaledupa, Tomia dan Binongko hanya di dampingi oleh Camat bahkan sekretaris kecamatan.
Padahal kata Hugua, jauh sebelum turun di Wakatobi bersama tim, pihaknya telah mengirim surat ke Pemkab Wakatobi menggunakan kop surat DPR-RI terkait kunjungan kerjanya. Dan meminta Bupati Wakatobi, Haliana untuk membuka semua kegiatannya.
Hugua, mengungkapkan kedatangannya di Wakatobi merupakan perjalanan dinas yang melekat pada dirinya sebagai pejabat negara. “Bukannya saya ingin dihargai, tapi jangan perlakukan ini ke anggota DPR-RI yang lain.” ungkapnya
Setiap perjalanan dinas pejabat negara di daerah lanjut Hugua. Perlu didampingi pejabat di daerah karena terkadang ada hal-hal penting atau urgen yang harus di ketahui langsung Pemkab setempat.
Seperti saat dirinya turun ke pulau Binongko, ada tenaga honorer teknis yang mempertanyakan kapan mereka bisa di angkat sebagai PPPK/ASN. Padahal yang menerima dan menentukan formasi CPNS maupun PPPK adalah Pemkab Wakatobi.
“Saya hanya sampaikan ke Sekcam agar disampaikan ke atas. Tapikan biasanya laporan Camat beruntung kalau kita dengar. Paling tidak, Asisten sekretariat daerah saja yang ikut saya, ini bisa nyambung. Itulah kenapa penting pejabat negara itu didampingi.” terang Hugua.
Bahkan Hugua mengenang saat dirinya menjabat sebagai Bupati Wakatobi. Dimana selalu memberikan pelayanan terbaik untuk para tamu. Bahkan sekelas direktur saja ia berikan pelayanan terbaik.
Politisi partai PDI-P ini mengingatkan agar pejabat di daerah jangan terlalu bangga dengan jabatannya. Karena tidak ada pembagian kekuasaan di negara ini, yang ada hanya sedikit pemberian kekuasaan dari negara ke daerah.
“Bupati tidak bisa merasa anda segalanya, anda hanya sebagian kecil dari negara ini,” sentil Hugua.
Hugua, menambahkan dalam pembagian kewenangan di negara ini ada dua. Diantaranya kewenangan absolut. Dimana kewenangan dari pemerintah pusat yang dibawa ke daerah contohnya, seperti Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
“Ada Bupati maupun tidak ada, APBN akan turun karena hadir Presiden Joko Widodo (Negara),” ungkapnya.
Hugua menambahkan, jika ingin anggaran terliunan dari pusat turun ke daerah maka setiap pejabat yang datang agar dijamu dan dilayani dengan baik serta dihormati. (Tribunbuton.com/adm)
