BUTON, TRIBUNBUTON.COM – Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Buton Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) konsisten dalam upaya penurunan angka Stunting di daerahnya.
Beberapa waktu lalu Pemkab Buton bersama perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar pertemuan guna membahas perihal terkait.
Dikutip dari laman sosial media (Facebook) Dinas Kominfo dan Persandian Buton. Rapat yang dipimpin PJ Bupati Buton, Drs Basiran, itu mengusung tema Sinergitas unsur Forkopimda dalam mendukung percepatan penurunan angka Stunting di Kabupaten Buton.
Pj Bupati Buton dalam arahannya mengatakan percepatan penurunan angka Stunting salah satu arahan Presiden dan salah satu program prioritas Nasional. Bahkan Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang percepatan penurunan Stunting.
Implementasi dari Peraturan Presiden tersebut lanjut Drs Basiran, adalah sebagai pedoman dan panduan bagi pemerintah pusat, daerah hingga level desa dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting.
“Target tahun 2024 sampai dengan 14 persen. Kita di Buton tahun 2022 berada diangka 19 persen. Dengan berbagai langkah dan sinergitas baik Forkopimda dan unsur terkait sehingga pada pengukuran 2023 menunjukan di angka 17 persen,” ungkap Pj Bupati Buton.
Dikatakannya, dalam upaya penurunan angka stunting dibutuhkan sinergitas. Katena telah menjadi tanggung jawab semua pihak dan organisasi wanita baik PKK, Anggota Bayangkari dan Ibu Persit Kartika Candra Kirana.
“Pemkab Buton juga telah membuat beberapa program unggulan diantaranya Gerakan Buton Sehat, Bebas Stunting dan telah menggelar Rembuk Stunting yang dirangkaikan dengan Pencanangan Gerakan Orang tua asuh Anak Stunting yang dihadiri Forkopimda dan tokoh-tokoh masyarakat,” kata Basiran.
Drs Basiran, menegaskan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), seluruh stakeholder nantinya dapat menyamakan persepsi, membuat rencana kerja serta rencana aksi yang lebih cepat, tepat, terarah dan terukur.
Sehingga diharapkan tahun Anggaran 2023 masyarakat Kabupaten Buton yang tergolong masyarakat miskin langsung bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai hingga tingkat Rumah Sakit.
“Persiapan anggaran sekitar Rp 14 Milyar dengan jumlah masyarakat miskin yang ada tentu perlu pendataan kembali. Karena BPJS Kesehatan haruslah valid dan dikoordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” ucap Basiran.
Mantan Kepala BPKAD Provinsi Sultra itu menghimbau semua pihak utamanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani stunting untuk terus melaksanakan evaluasi sebagai masukan terhadap apa yang harus dilaksanakan. Sehingga harapan dan target terhadap penurunan stunting bisa tercapai.
Di tempat yang sama, Dandim 1413/Buton, Letkol Infantri Ketut Janji SH, mengungkapkan penurunan angka stunting khususnya di Kabupaten Buton telah menjadi perhatian semua pihak tak terkecuali Kodim 1413/Buton, stunting menjadi prioritas TNI AD.
“Kami siap 24 jam membantu pemerintah untuk mengatasi penurunan angka Stunting di Indonesia, terkhusus di wilayah Kabupaten Buton,” tegas Dandim.
Dandim 1413/Buton juga meminta masyarakat untuk membudayakan hidup bersih dan sehat serta memperhatikan gizi seimbang kepada ibu hamil dan anak balita untuk mencegah stunting.
Kapolres Buton, AKBP Rudy Silaen SIK, meminta laporan program kerja penurunan stunting yang telah dilakukan Pemkab Buton. Serta pihaknya berharap dilibatkan dalam setiap kegiatan dan program kerja agar sinergitas bisa terjalin dan bisa langsung menyentuh masyarakat.
Sekda Buton, Drs Asnawi Jamaludin MSi, menghimbau seluruh perangkat daerah, TPPS kabupaten, TPPS kecamatan, TPPS desa/kelurahan untuk bersinergi dan berkoordinasi untuk mengadakan pertemuan rutin setiap bulan serta penyuluhan kepada sekolah sekolah.
Kepala-kepala OPD terkait, camat juga dimintai tanggapan dan laporan tentang program yang telah dijalankan selama ini terkait penurunan angka stunting yang menjadi program kerja di lingkup kerjanya masing-masing. (Tribunbuton.com/adm)
.
