POTENSI KEPITING RAJUNGAN KABUPATEN BUTON TENGAH SEBAGAI UJUNG TOMBAK POROS MARITIM DUNIA DIMASA PANDEMI COVID-19

Ramad Arya Fitra

 

Oleh: Ramad Arya Fitra

Rajungan merupakan salah satu jenis komoditas Kabupaten Buton Tengah yang potensial untuk dikembangkan mengingat harganya yang cukup mahal atau bernilai ekonomis. Rajungan atau ketam yang dikenal dengan nama ilmiah yaitu Portunus Pelagicus mempunyai kandungan gizi yang tinggi.

Rajungan juga banyak digemari oleh masyarakat karena rasanya yang enak dan gurih. Hal inilah yang membuat rajungan dijadikan sebagai salah satu komoditas ekspor yang mana permintaan dari tahun ketahun meningkat. Kabupaten Buton Tengah memiliki potensi sumberdaya laut yang tinggi sebab luasa perairan laut Buton Tengah adalah 1.377,76 km, sedangkan luas daratanya adalah 833 km2.

Kepiting Rajungan telah lama menjadi komoditas perikanan unggulan di Kabupaten Buton Tengah. Penangkapan rajungan dilakukan oleh nelayan kecil dengan menggunakan alat tangkap bubu rajungan dan jaring di perairan pantai yang dangkal. Saat ini data produksi rajungan di Kabupaten Buton Tengah belum ada.

Sementara Hasil tangkapan rajungan di beberapa daerah semakin menurun dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunnya hasil tangkapan nelayan rajungan yakni tingkat penangkapan yang tinggi, degradasi habitat dan berkurangnya nelayan rajungan.

Sampai saat ini ada beberapa masyarakat wilayah pesisir yang masih malakukan penangkapan rajungan, misalnya di Desa Waburense Kecamatan Mawasangka dan Desa Batunawa kecamaatan Mawasangka Timur. Dalam hal pemanfaatan kepiting rajungan, Desa Batu Banawa telah melakukan upaya nyata dalam hal pemanfatan daging kepiting rajungan yang dikelola oleh Pemerintah Desa memanfaatkan Bumdes sebagai pendorong peningkatan ekonomi diwilayah pedesaan pada skala miniplant.

Kabupaten Buton Tengah sebagai daerah yang memiliki Potensi laut yang besar maka sudah selayaknya fokus kebijakan diarahkan pada peningkatan dan pengeloaan sumberadaya laut, seperti kepiting rajungan, agar Buton tengah mampu mandiri dan bersaing dengan kabupaten-kabupaten lainya pada sektor kelautan. Hal ini sejalan dengan pemberdayaan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Kabupaten Buton Tengah.

Sebagaimana kita ketahui untuk menuju negara Poros Maritim Dunia pemerintah mesti melakukan pembangunan sektor-sektor ekonomi kelautan, penguatan dan pengembangan konektivitas maritim, rehabilitasi kerusakan lingkungan dan konservasi biodiversity, serta peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelautan, yang merupakan program-program utama dalam upaya mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia .Untuk menjadikan Kabupaten Buton Tengah yang mandiri dan sejahtera di bidang kelautan tentu butuh upaya yang keras. Kerjasama stakeholder dan pemangku kebijakan serta keterlibatan masyarakat adalah hal utama dalam mendukung tercapainya cita-cita terebut.

Penulis memberikan berbagai solusi agar kemudian potensi sumberdaya laut dan perikanan dapat mendukung kesejateraan masyarakat pesisir, khususnya yang bergantung dengan kepiting rajungan.

Sebagaimana kita ketahui, ketersediaan data dan informasi rajungan diperairan Buton Tengah belum ada, padahal ini sangat penting mengukur tingkat eksploitasi yang berlebihan sehingga perlu ada tindakan-tindakan konservasi bagi organisme yang terancam over eksploitasi. Olehnya itu pemerintah harus menjamin ketersediaan data statistik perikanan, misalnya pada pengumpul-pengumpul kepiting rajungan.

Selanjutnya perlu adanya kolaborasi dan kerjasama pada Lembaga riset, Balai Peneltian Riset Perikanan, Universitas-universitas dalam rangka mendukung kebijakan dibidang Kelautan dan Perikanan kabupaten Buton Tengah. misalnya bagaimana pembudidayan kepiting rajungan skala hatchery, aspek biologi, dinamika populasi, keragaman genetik rajungan, dan status kondisi ekosistem perairan sebagai habitat rajungan di perairan Buton tengah.

Bagi pemerintah terkait khususnya Dinas Perikanan Buton Tengah melakukan upaya (1) Mengidetifikasi daerah pengahsil rajungang dan pemantauan stok dalam pengelolaan rajungan; (2) melengkapi Rencana Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan yang sudah ada sesuai dengan UU No. 31 Tahun 2004 Pasal 7; (3) melakukan pengenalan, pengembangan dan implementasi pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (Ecosystem Approach to Fisheries Management/EAFM); (4) menguatkan kelembagaan pengelolaan perikanan krustasea berdasarkan potensi wilayah untuk mengatasi permasalahan tata kelola perikanan khususnya rajungan.

Selain itu pemerintah mesti melakukan program pemberdayaan bagi masyarakat pesisir dan nelayan kepiting rajungan di Kabupaten Buton Tengah yaitu: (1) Meningkatakan pengetahuan nelayan rajungan tentang pentingnya kelestarian rajungan (2) Penyelenggaraan pelatihan, penyuluhan, bagi nelayan rajungan yang melibatkan stake holder (3) akses terhadap teknologi yang ramah lingkungan, (4) akses terhadap informasi pasar, termasuk penyediaan sarana produksi dan peningkatan sarana produksi serta peningkatan keterampilan berusaha, dan (5) akses terhadap sumber pembiayaan.

Dalam hal mata pencaharian alternatif nelayan rajungan juga diberikan informasi tentang jenis usaha yang mungkin dapat dilakukan dalam alih mata pencaharian selain kepiting rajungan, yaitu budidaya rumput laut atau biota laut lainnya. Sabagai catatan, pelaksanaan program alih pekerjaan harus disertai dengan pelatihan dan pemberian bantuan sarana produksi oleh pemerintah.

Sehingga, bila hal ini dapat dilakasanakan secara efektif maka akan terjadi keseimbangan antara upaya pelestarian rajungan dan ekosistemnya dengan usaha perbaikan ekonomi nelayan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Buton Tengah yang Unggul di bidang Kelautan dan perikanan, mandiri dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai ujung tombak poros maritim Dunia.

Penulis: Dosen Universitas Sembilan Belas November Kolaka