WAKATOBI, TRIBUNBUTON.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi keciprat hibah subsidi air bersih dari Direktorat Jendral Cipta Karya (DJKC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) RI.
Central Project Manegement Unit (CPMU) Hibah Air Minum Direktorat Air Minum DJCK Kementerian PUPR RI , Dian Suci Hastuti, mengatakan program hibah subsidi air bersih bertujuan untuk menambah cakupan layanan air minum. Terutama untuk masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Wakatobi.
“Program ini berbasis output. Jadi nanti setelah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Wakatobi yang melakukan pemasangan SR, nanti akan diverifikasi, berapa banyak yang dipasang,” ungkapnya.
Jelas Dian, Kabupaten Wakatobi sudah mengikuti program ini dari tahun 2017 sampai saat ini. Tahun ini sudah terpasang sekira 1015 Sambungan Rumah (SR) bagi MBR. Saat ini pihaknya sedang dalam proses memverifikasi.
“Apakah SR-nya tersebut sesuai spesifikasi, kemudian apakah bermanfaat, airnya sudah mengalir atau belum. Kalau misalnya memang sudah mengalir, itu akan kita berikan hibah. Tapi memang pemerintah daerah (Pemda) harus memberikan dana penyertaan modal untuk PDAM. Sebagai pembiayaan awal pemasangan itu. Nanti setelah di verifikasi hibahnya akan diberikan,” jelasnya, Rabu 13 Oktober 2021.
Lebih lanjut Kata Dian Suci, besaran penyertaan modalnya tergantung dari keikutsertaannya berapa SR yang akan dipasang. Kalau untuk tahun depan misalnya Wakatobi akan mengikuti sekira 1000 SR, penyertaan modalnya itu diharapkan minimal Rp3 miliar. Karena satu SR dihitungnya Rp3 juta, karena sudah lebih dari 1.000 SR, itu minimal sampai 2024 program ini ada.
“Tadi pak Bupati juga sudah menyampaikan bahwa Peraturan daerah (Perda) penyertaan modal PDAM sedang dibahas. Harapan kami bisa segera terbit, dan bisa disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sehingga itu bisa digunakan untuk tahun-tahun mendatang,” tutupnya.
Sementara itu Bupati Wakatobi Haliana, mengatakan, jika kriterianya memang cukup mudah. Bahwa di Kementerian keuangan, itu menyiapkan kurang lebih Rp 900 miliar untuk bantuan hibah air minum perkotaan. Dan selama ini yang terpakai antara Rp600-700 miliar.
“Terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah menyiapkan program hibah air minum perkotaan. Ini juga yang menjadi peluang bagi daerah-daerah untuk mengusulkan sebanyak-banyaknya. Harapan kita seluruh masyarakat ini bisa tersambung dalam pelayanan air minum. Kalau kita lihat di Wakatobi ini persentasi kita sekira 29 persen, masih cukup rendah,” ujarnya.
Namun hal itu cukup dipahami kendati Wakatobi terdiri dari kepulauan. Sehingga banyak pulau-pulau yang tidak terjangkau. Banyak pulau-pulau juga yang tidak memiliki sumber air yang cukup bagus. Selain itu, ada juga desa-desa yang berjauhan. Sehingga sangat membutuhkan ketersedian jaringan, pipa induk untuk menjangkau sampai ke desa-desa terpencil.
“Itu yang kita usulkan kepada Kementerian, harapan kita bukan hanya SR nya. Tapi banyak hal yang kita mintakan untuk dibantu. Demikian pula beberapa penampung air minum kita, contoh seperti di Binongko memang sudah tidak layak lagi. Karena sudah cukup lama, kita ragu kalau menampung air banyak disitu, jangan sampai bak nya pecah,” terangnya.
Dipaparkannya lagi bahwa hal demikian itu juga menjadi tantangan tersendiri. Begitu pula jaringan-jaringan yang sudah keropos dan bahkan masih ada desa-desa yang belum ada jaringan sama sekali. Contoh seperti desa Sombano, desa Sama Bahari yang ada di tengah laut.
“Kita siap, salah satu persyaratan untuk mencairkan hibah bantuan tersebut harus ada perda tentang penyertaan modal di PDAM. Ini sudah kita ajukan kepada DPRD, dengan harapan DPRD bisa membahas lebih cepat supaya bisa selesai. Kemudian kita juga menyiapkan dana kurang lebih awalnya Rp3,4 miliar, karena hitungannya pada saat itu 1.218 SR yang diajukan oleh PDAM,” ungkapnya.
Namun setelah verifikasi, dapatnya 1015 SR. hibah itu akan di verifikasi ulang lagi, apakah 1.015 itu layak diberikan bantuan atau tidak. Sehingga Pemda tetap menyiapkan dana kurang lebih Rp 3 juta x 1015. Nanti pencairan pada akhirnya juga sesuai yang di verifikasi oleh pihak Kementerian. Kalau misal 500 berarti di kali Rp3 juta, dan Pemda sendiri sudah menyiapkan.
Haliana juga menambahkan, semua pulau menjadi prioritas, syaratnya pun ada, yang akan mendapatkan bantuan ini adalah yang memiliki listrik di bawah 1300. “Jadi kalau teman-teman sudah memiliki listrik 1.300 keatas, itu tidak layak lagi karena kriterianya adalah MBR. Sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) tantangan kita adalah infrastruktur dasar, yaitu listrik, telekomunikasi, air bersih (minum). Tujuan kita adalah memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh masyarakat kita,” tuturnya.
Sehingga pembenahan agar bagaimana jaringan pipa induk ini sampai ke desa masing-masing. Agar melalui Kementerian nanti SR itu dibantu pipa gratis. Tujuannya dengan hibah air menjadi mudah.(m2
