PENGAWASAN PELAKU PERJALANAN DI PELABUHAN MURHUM

La Ode Muhaimin/tribunbuton.com

La Ode Muhaimin *)

TERLEBIH dahulu opini ini menuliskan dasar hukum pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah (STPCD). STPCD dibentuk melalui Surat Edaran Mendagri No. 440/5184/SJ, tanggal 17 September 2020 dengan dasar pertimbangan (1) dalam rangka penanganan Covid-19; dan (2) tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2019 tentang Penanganan Corona Virus Dissease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. STPCD terdiri dari STPCD provinsi dan STPCD kabupaten dan kota.

Dalam SE Mendagri didetailkan tugas penanganan Covid-19, mulai dari ketua sampai bidang-bidang. Tugas ini nantinya dihubungkan dengan kewenangan Otoritas Pelabuhan Murhum dalam hal pemeriksaan dokumen bagi Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) melalui angkutan laut lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota atau lintas Level menurut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro .

Sebagaimana diketahui, beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan berita pemalsuan Surat Keterangan Hasil Negatif Swab Antigen (SKHNSA) yang digunakan beberapa penumpang kapal dari Pelabuhan Murhum Baubau tujuan Sorong. Sontak jagad maya heboh lantaran kabar pemalsuan viral di media sosial. Dari peristiwa ini, tiga hal yang menjadi perhatian: (1) tindak pidana pemalsuan; (2) intansi yang berwenang; dan (3) kolaborasi pengawasan.
Tindak Pidana Pemalsuan

Pemalsuan SKHNSA tergolong tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam Pasal 263 KUHP. Proses penyelidikan dan penyidikannya dilakukan oleh kepolisian. Khusus mengenai tindak pidana pemalsuan tidak akan ditulis banyak dalam artikel ini dan hanya sampai pada penyebutan Pasal-nya saja.
Instansi yang Berwenang

Tersingkapnya SKHNSA palsu alias abal-abal bagai mencoreng wajah Sultra. Betapa tidak, sorot mata nasional tertuju pada kita. Padahal pihak Otoritas Pelabuhan Murhum Baubau atau dikenal dengan nama Syahbandar dan perseroan Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) cabang Baubau sudah menjalankankan sistem pengawasan berlapis super ketat. Namun apa daya, celah sebesar lubang jarum masih mampu dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertangggungjawab. Suatu pelajaran mahal yang membawa hikmah.

Perbuatannya telah terungkap dan pelakunya pun sudah tertangkap. Yang tersisa dihadapan adalah silang pendapat tentang kewenangan, bukan siapa yang bertanggung jawab. Mencari pihak yang bertanggungjawab secara hukum adalah soal lain dan tidak relevan disajikan dalam tulisan ini. Di sini hanya mencoba menerangkan siapa yang berwenang dalam kawasan pelabuhan Murhum Baubau.
Jika mengacu pada UU 17/2008 tentang Pelayaran dan PP 61/2009 tentang Kepalabuhanan, maka yang memiliki kewenangan di area pelabuhan Murhum ialah Otoritas Pelabuhan Murhum atau dikenal dengan nama Syahbandar. Kendati di dalam kawasan pelabuhan terdapat instansi lain, misalnya Polsek Pelabuhan, tetapi hanya bertugas membantu saja dalam pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum. Sedangkan perseroan Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) cabang Baubau hanya dalam hal penerbitan tiket kapal.

Perkara pemalsuan SKHNSA terjadi di masa pandemi Covid-19 di tengah PPKM Berbasis Mikro. Timbul pertanyaan, apakah SE Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nasional (KSPCN) dan Instruksi Mendagri mengikat pihak Syahbandar Pelabuhan Murhum dan PT Pelni cabang Baubau? Kalau membaca kedua instrumen hukum tersebut, pihak Syahbandar dan PT Pelni terikat dan tunduk pada dua regulasi yang dikeluarkan Ketua Satgas Covid-19 Nasional dan Mendagri dalam hal syarat bagi PPDN.

Syarat bagi PPDN dengan angkutan laut lintas provinsi dan lintas kabupaten/kota wajib memiliki SKHNSA. Syarat ini tercantum dalam dua Surat Edaran KSPCN yang dikeluarkan tanggal 2 Juli 2021 dan tanggal 17 Juli 2021 ditambah dengan tiga Instruksi Mendagri yang terbit dalam bulan Juli dan Agustus tahun 2021. Yang menegakan tidak lain adalah Syahbandar pelabuhan Murhum dan PT Pelni cabang Baubau.

Pengetatan bagi PPDN dilakukan pula oleh Kementerian Perhubungan melalui Surat Edaran No. 59/2021 yang dikeluarkan tanggal 26 Juli 2021, ditujukan kepada (1) para Kepala Kantor Kesyahabandaran Pelabuhan Utama; (2) ) para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama; (3) ) para Kepala Kantor Kesyahabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I-IV; (4) Kepala Kantor Kesyahabandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam; dan (5) para Operator Sarana dan Prasarana Transportasi Laut. Di dalamnya termasuk Kesyahbandaran Pelabuhan Murhum Baubau.

Dalam SE yang ditandatangani oleh Dirjen Perhubungan Laut tersebut, pada angka 5 huruf b mengenai protokol kesehatan terhadap penumpang kapal laut. Di dalam Sub 1 berbunyi: penumpang kapal laut yang akan melakukan perjalanan dari dan/atau ke pelabuhan di wilayah yang menetapkan PPKM Level 4 dan/atau Level 3, wajib menunjukan:
a) Kartu vaksin pertama; dan
b) Surat keterangan hasil negatif RT-PCR Test yang pengambilan sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 X 24 jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif Rapid Test Antigen yang pengambilan sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 X 24 jam atau di pelabuhan sebelum keberangkatan.

Pada Sub 2 menyangkut PPDN yang akan melakukan perjalanan dari dan/atau ke pelabuhan di wilayah yang menetapkan PPKM Level 2 dan/atau Level 1 wajib menunjukan Surat keterangan hasil negatif RT-PCR Test yang pengambilan sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 X 24 jam sebelum keberangkatan atau hasil negatif Rapid Test Antigen yang pengambilan sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2 X 24 jam atau di pelabuhan sebelum keberangkatan.

Berpegang pada ketentuan SE Kementerian Perhubungan maka Syahbandar Pelabuhan Murhum berperan sebagai pemeriksa kelengkapan dan keaslian dokumen PPDN. Tata cara pemeriksaannya tentu berbeda dengan pemeriksaan sebelum pandemi Covid-19 karena obyek yang diperiksa bukan saja Tiket tetapi dengan dokumen lainnya. Dibutuhkan kecermatan dan ketelitian untuk memastikan orisinalitas syarat PPDN.

Tidak terkecuali Pelni Baubau dalam mengelurkan tiket untuk PPDN. Sedianya pintu pertama pengawasan terletak pada Pelni Baubau. Sebab syarat terbitnya tiket wajib disertai dengan SKHNSA. Dalam situs resmi PT Pelni mencantumkan Protokol Kesehatan bagi petugas pelayan tiket dan syarat pembelian tiket. Disebutkan bahwa salah satu syaratnya SKHNSA. Syarat SKHSNA pernah diberlakukan bagi PPDN lintas kabupaten/kota via armada laut rute Baubau-Raha-Kendari. Jadi, ruang tunggu pelabuhan Murhum adalah pintu kedua atau dengan kata lain sudah di tahap embarkasi di mana pihak Syahbandar Pelabuhan Murhum bertugas.

Bagaimana dengan STPCD Provinsi Sulawesi Tenggara? Membaca kewenangan STPCD dalam SE Mendagri No. 440/5184/SJ menyebutkan tugas ketua, wakil ketua, sekretariat, tim ahli, bidang data dan informasi, bidang informasi publik, bidang perubahan prilaku, bidang penanganan kesehatan, bidang penegakan hukum dan pendisiplinan, bidang relawan. Struktur dan tugas STPCD provinsi serupa dengan STPCD kabupaten/kota. Yang membedakan Cuma wilayah admnistrasinya. Kalau STPCD provinsi berlingkup lintas kabupaten/kota sedangkan STPCD kabupaten/kota dalam lintas kecamatan.

Tugas ketua STPCD provinsi:
a. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi;
b. menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan-kebijakan strategis Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di kabupaten/kota yang menjadi wilayah administrasi;
d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di kabupaten/kota yang menjadi wilayah administrasinya;
e. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di kabupaten/kota yang menjadi wilayah administrasinya; dan
f. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-lg secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

Tugas ketua STPCD kabupaten/kota:
a. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten/Kota;
b. menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsr;
c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-l9 di Kecamatan, Kelurahan/Desa yang menjadi wilayah administrasinya:
d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya:
e. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di Kecamatan, Desa/kelurahan yang menjadi wilayah administrasinya; dan
f. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-1g secara rutin harian dan pada kejadran-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi.

Uraian tugas ketua STPCD provinsi dan kabupaten/kota dalam huruf c dan huruf d paralel dengan prinsip pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota berdasar kriteria lintas wilayah. Lintas wilayah dimaksud adalah lokasi, penggunaannya, manfaat atau dampak negatifnya, penggunaan sumber daya, dan peranan strategisnya.

Jadi, teranglah bahwa instansi yang berwenang di kawasan Pelabuhan Murhum adalah Syahbandar pelabuhan Murhum Baubau. Sementara PT Pelni cabang Baubau memberikan dukungan. Wewenangnya diperluas sampai pada pemeriksaan keabsahan dan keaslian syarat PPDNdan penerbitan tiket bagi PPDN berdasar regulasi yang dikeluarkan oleh tiga instansi Pemerintah Pusat.

Dengan demikian, bukanlah STPCD Kota Baubau yang bertugas memeriksa kelengkapan syarat PPDN di Pelabuhan Murhum. Di titik ini, STPCD Kota Baubau tidak mempunyai otoritas sama sekali dan tidak ada jejak dan keterkaitan dengan kasus pemalsuan SKHNSA.

Kolaborasi Pengawasan

Dari diskusi dengan kawan berpikir saya, Amrun Kahar (Dosen UMB) perihal pengawasan, kami berpendapat bahwa perlu adanya kolaborasi antara STPCD Sultra dan Kota Baubau. Bahkan STPCD Busel, Buteng, Buton pun perlu dipikirkan keterlibatannya. Kolaborasi dimaksud diwadahi melalui MOU (memorandum of understanding) antara pihak Otoritas Pelabuhan Murhum Baubau, PT Pelni Cabang Baubau dengan STPCD Sultra dan beberapa kabupaten/kota.

Dalam struktur organ STPCD terdapat bidang Penegakan Hukum dan Pendsiplinan. Staf di bidang ini dapat ditempatkan di pelabuhan Murhum dengan rincian tugas tertentu. Dengan adanya MOU menjadi pijakan legal bagi STPCD Kota Baubau dan/atau STPCD lainnya menugasi personil bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan. Maka tujuan bersama mengawasi PPDN dan sekaligus mengendalikan penyebaran Covid-19 di kawasan Pelabuhan Murhum dapat dilakukan secara kolaboratif dan koordinatif.

*) Penulis: Pengajar HTN Unidayan Baubau