BUTON. TRIBUNBUTON. COM
Kini, Kabupaten Buton sudah memiliki Unit Metrologi Legal. Unit Metrologi Legal itu siap memberikan pelayanan kepada masyarakat dan konsumen setelah dilaunching oleh Bupati Buton La Bakry di Aula Kantor Bupati, Rabu 18 November 2020.
Bupati Buton, La Bakry, menjelaskan pelayanan yang diberikan Unit Metrologi Legal mulai dari pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Bupati Buton bersyukur dengan adanya unit Metrologi untuk memastikan, menjamin dan melindungi konsumen dari praktek curang para pelaku usaha yang ingin mendapatkan keuntungan lebih.
“Ini upaya pemerintah tidak hanya sekedar menyampaikan himbauan dalam bentuk aturan tetapi juga ada upaya-upaya rill dan nyata untuk mengontrol timbangan yang berkaitan dengan berat, panjang, pendek, dan segala macam itu, bisa dipastikan semua berjalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum dari Allah SWT,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Buton Safaruddin, mengungkapkan unit Metrologi Legal bertujuan untuk melindungi konsumen dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan memberikan kepastian hukum atas alat-alat ukur takar dan timbangan.
Tak hanya itu sebut Safaruddin, hadirnya unit Metrologi Legal juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 tahun 2016 tentang retribusi tera dan tera ulang.
“Itu ada besaran-besarannya, masing-masing barang yang di tera ada item-itemnya, berapa besaran retribusi yang dikenakan,” ujarnya.
Safaruddin memproyeksikan kedepanya untuk tahap awal PAD yang bisa didapatkan dari Unit Metrologi Legal itu antara Rp 100 juta sampai Rp 200 juta pertahunnya. Alat ini nantinya menyasar para pedagang, pengusaha terkait dengan ukuran, pompa bensin terkait literan bensin, meteran listrik, meteran air dan timbangan puskesmas. (Cr1)
