KETIDAK PERCAYAAN KEPADA DPR MENJANGKIT KE POLRI

143
Dalman

(Antara Omnibus Law dan Kasus Randi dan Yusuf)

Dalman *)

PENGESAHAN UU Omnibus Law pada tengah malam dan pro kontra, merupakan sinyal tajam. Bahwa ada yang tidak beres dengan UU Omnibus Law yang akan diterapkan di Indoneaia.

(***)

Dalam penyusunan UU Omnibus law belakangan mendapat banyak kritikan. Lebih-lebih dalam penyusunanya pernah terjadi salah ketik pada pasal 170 RUU Cipta Kerja yang menyebutkan (PP) berkekuatan hukum lebih tinggi sebap dapat merubah (UU).

RUU Omnibus Law bukan hanya melukai berberapa aturan terkait ketenaga kerjaan. Namun mencederai beberapa UU di antaranya UU No.39/2014 tentang pertanahan yang mengatur batas maksimum dan minimum penggunaan lahan untuk usaha perkebunan.

Artikel Menarik Lainnya :  EXPOSE PEMBANGUNAN CAPAIAN KINERJA EMPAT TAHUN ABR

Ketika rambu ini dihapus, akan memicu para pemodal besar dalam upaya perluasaan wilayah usahah perkebunan. Dengan demikian bisa merangsek masuk ke hutan adat bahkan hutan lindung.

“Ini adalah kali kedua Pemerintah Indonesia mengesahkan RUU kontrofersial yang memicu gejolak di tanah air.”

Ketidak percayaan mahasiswa kepada DPR akan menjangkit ke Polri. Alasannya, Polri hari ini tidak bisa menuntaskan kasus pembunuhan Randi dan Yusuf.

Artikel Menarik Lainnya :  PO5 DAN PANCASILA INSTRUMEN REVOLUSI MENTAL

“Kapolri harus mengusut tuntas oknum kepolisian yang diduga membunuh dan melukai kawa-kawan kami serta mengganggap nyawa adalah hal yang sepeleh agar segera ditangkap dan dipecat secara tidak hormat.”

Mental oknum kepolisian yang melakukan tindakan represif lebih pantas tidak berada di tubuh Polri yang mempunyai tugas melindungi mengayomi dan melayani.

(***)

*) Penulis adalah Presiden Mahasiswa Univeraitas Dayanu Ikhsanuddin (Unidayan) Baubau.

Komentar Anda