BAUBAU, TRIBUNBUTON.COM, Yhd
Sedikitnya 530 waraga Kota Baubau yang tersebar di beberapa kelurahan mendapatkan bantuan program bedah rumah. Di antaranya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Bantuan luar negeri Bank Dunia (NHP), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dari APBD 1 Provinsi.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Baubau, Yulia Widiarti, menjelaskan untuk tahun ini Kota Baubau mendapatkan porsi 140 rumah, sedangkan NHP sebanyak 200 rumah, DAK 180 rumah, dan APBD provinsi sebanayak 10 rumah. Bantuan bedah rumah ini adaalah untuk peningkatan kualaitas hingga layak huni.
“Jadi kalau rumahnya yang dianggap tidak layak kita perbaiki,” jelas Yulia, ditemui di ruang kerjanya, kamis 16 Juli 2020.
Anggaran untuk setiap rumah dari APBN rata-rata Rp 17,5 juta dengan rincian Rp 2,5 juta untuk tukang, dan Rp 15 juta untuk disalurkan kepada masyarakat untuk anggaran perbaikan rumah. Uang tersebut akan masuk ke rekening penerima bantuan dan pencairannya dalam bentuk material ke toko bahan bangunan.
Teknisnya, ada fasilitator yang bekerja dilapangan membuatkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan kebutuhan untuk bedah rumah. Sedangkan uangnya meskipun masuk ke rekening penerima, namun pencairannya ditransfer ke toko untuk membeli bahan bangunan.
Untuk bantuan bedah rumah reguler BSPS, sejauh ini menurut Yulia sudah hampir selesai karena dimulai sejak Maret 2020. Sedangkan bantuan luar negeri sementara proses pendataan kebutuhan untuk melihat beberapa aspek.
“Tidak serta-merta dilihat dari apakah dia itu rumahnya tidak layak, tapi ada aspek-aspek yang juga dilihat apakah itu mungkin ada keswadayaannya, apakah rumahnya sudah sesuai struktur yang ditetapkan kementerian PUPR. Karna biasanya kan rumah slopnya tidak ada, atau tidak ada kolongnya sementara rumahnya itu bisa diperbaiki kecuali dibongkar,” jelasnya.
Menurut dia, kalau struktur rumahnya bagus dan memenuhi aspek maka akan mendapatakan baantuan bedah rumah luar negeri ini. Beberapa aspek lain juga yang menjadi pertimbangan di antaaranya soal kepemilikan tanah, apakah milik pribadi atau hanya pinjaman ataukah hibah dari orang tua. Sementaraa bantuan bedah rumah dari APBD 1 prinsipnya sama saja dan melalui Satker di Provinsi. “Jadi sama prosesnya,” katanya.
Dia berharap dengan program ini kiranya bisa menyelesaikan persoalan perumahan tidak layak huni. Dan ini menjadi tugas pemerintah untuk ditangani untuk meminimalisir kawasan kumuh. Soal porsi bantuan bedah rumah, menurut Yulia masih kurang hanya karena anggarannya terbatas setiap tahun dan akan diporsikan di tahun berikutnya.
Kabid Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Baubau, Sumartoyo, menambahkan rincian sebaran bedah rumah. Di antaranya untuk DAK yakni 84 unit di Ngkari-ngkari, 20 unit di Bugi, 50 unit di BWI, dan 30 unit di Waborobo.
Sedangkan NHP tersebar di tiga kelurahan, yakni Palabusa 50 unit, Karyabaru 75 unit, dan Kaisabu Baru 75 unit. Sementara bantuan dari APBD Provinsi yakni di Kelurahan Batulo dan Liwuto masing-masing 5 unit.
Untuk BSPS Strategis dana Aspirasi tersebar di tujuh kelurahan. Masing 20 unit di Wameo, Sulaa, Tarafu, Waruruma, BWI, Sukanaeyo, dan Katobengke.(*)
