DAMPAK COVID-19, SEBANYAK 8.176 KK DI WAKATOBI DAPAT BANSOS TUNAI

3195
Kadis Sosial Wakatobi, Jamrudin Ruda SP.MSi

WAKATOBI, TRIBUN BUTON (Duriani)

Ditengah situasi perekonomian masyarakat yang tidak menentu, dampak Corona virus disease 2019 (Covid-19). Pemkab Wakatobi mendapat kucuran anggaran Milyaran rupiah dari pemerintah pusat.

Anggaran itu dalam bentuk program Bantuan Sosial (Bansos) Tunai. Dari Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial (Kemensos) RI.

Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kabupaten Wakatobi, Jamrudin Ruda SP.MSi, mengungkapkan program itu tindak lanjut pertemuan melalui video conference Menteri Sosial RI dengan Gubernur dan Bupati/Walikota dari 33 Provinsi beberapa waktu lalu.

Bansos Tunai itu nanti lanjut Jamrudin, pemerintah pusat memprioritaskan masyarakat kategori keluarga miskin, tidak mampu dan atau rentan terkena dampak Covid-19. Diluar program sembako (BPNT) dan program keluarga harapan (PKH).

Dan data warga penerima program terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sebagaimana disampaikan melalui surat Sekjen Kemensos Nomor 941/1/DI.01/4/2020, tanggal 9 April 2020 perihal data bantuan sosial tunai dampak Covid-19.

“Jadi program Bansos Tunai ini, Pemkab Wakatobi hanya menjalankan petunjuk teknis dan pelaksanaan dari pemerintah pusat. Data warga penerima dan besaran bantuan sudah ditentukan,” ungkap Kadis Sosial Wakatobi, Selasa (21/4/2020).

Jamrudin, menjelaskan sesuai petunjuk bahwa program Bansos Tunai tersebut dihitung per kepala keluarga (KK). Untuk jangka waktu tiga bulan.

“Alokasi pagu penerima Bansos Tunai di Kabupaten Wakatobi sebanyak 8.179 KK. Setiap KK mendapat Rp 600 ribu per bulan. Program ini berjalan selama tiga bulan yakni April, Mei dan Juni 2020,” Jamrudin, menjelaskan.

Pada kesempatan itu pula, Jamrudin, mengatakan program yang diprioritaskan kepada warga yang tertera dalam DTKS dari Kemensos RI itu. Tidak terdapat warga penerima bansos sebelumnya.

“Jadi, warga penerima program pemerintah pusat sebelumnya seperti bansos pangan, PKH, bansos lansia dan bansos disabilitas tidak akan terima lagi,” ucap Jamrudin.

Mantan Kadis Pertanian Kabupaten Wakatobi itu berharap agar warga yang belum terakomodir dalam program itu termasuk bansos lainnya dan terdampak Covid-19 untuk bisa menahan diri.

“Warga yang belum terakomodir dan terdampak Covid-19, Pemkab Wakatobi akan terus memperjuangkannya. Mungkin bisa melalui BLT Dana Desa (APBDes), atau bisa juga pembiayaannya dari Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang disiapkan Pemda,” tutup Jamrudin. (*)