Sulawesi Tenggara
12-04-2018  08:22
"Jejak Hitam" PT BIS dan Sederet Nama Petinggi Negeri
KENDARI, tribunbuton.com - Erwin Usman SH didampingi advokat muda mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Buton Raya Dedi Ferianto, dan Direktur LBH Buton Raya La Ode Syarifuddin menggelar konferensi pers di Kota Kendari, Rabu (11/4), mengurai tuntas "jejak hitam" PT Bumi Inti Sulawesi (BIS), yang dalam perjalanan panjangnya diduga melibatkan sederet nama besar petinggi Negeri ini.
Erwin Usman pendiri LBH Buton Raya memulai menjelaskan,
PT BIS merupakan perusahaan swasta yang menggarap kawasan pertambangan di Blok Sorawolio, yang terletak di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), terletak di wilayah Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Masyarakat setempat mengenal kawasan pertambangan ini dengan sebutan kawasan Buso, akronim yang diambil dari dua Kecamatan yang masuk dalam daerah lingkar tambang, yakni Kecamatan Bungi di wilayah hilir, dan Kecamatan Sorawolio wilayah hulu area pertambangan.

Kata Erwin, sekitar tujuh tahun lalu, tepatnya 11 Agustus 2011, bersama Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Ia melaporkan PT BIS ke Polda Sultra, atas Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di area kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Laporan tindak pidana kehutanan atas beroperasinya PT BIS, yang dalam prosesnya diduga terjadi praktik ilegal logging, legalisasi hutan seluas 1700 hektare oleh Pemerintah, dimulai pada masa transisi Gubernur Sultra kala itu Ali Mazi, ke Nur Alam (antara 2007-2008), ketika itu Walikota Baubau dijabat MZ Amirul Tamim.

Lebih jauh mantan aktivis lingkungan ini menguraikan, tak hanya praktik ilegal logging, PT BIS merusak sumber air di area hutan tersebut. Membangun jembatan dan jalan sepanjang 24Km dengan lebar 30M.

Erwin menyebutkan, terdapat kejanggalan dalam mendapatkan kuasa pertambangan eksplorasi PT BIS, yang mengajukan surat permohonan kepada Walikota Baubau (MZ Amirul Tamim) dengan Nomor: 01/BIS/III/2007 tertanggal 21 Maret 2007. Dalam surat permohonan itu, lokasi eksplorasi berada di Kecamatan Sorawolio dengan luas kuasa pertambangan 1.796 Ha.

Kemudian, 9 Agustus 2007 PT BIS kembali mengajukan surat kepada Walikota
Baubau Nomor: 02/BIS/VIII/2007 Tentang Permohonan Izin Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan.
Atas dasar surat ini, pada 10 Oktober 2007, MZ Amirul Tamim mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 072/109 Tanggal 10 Oktober 2007 Tentang Pembentukan Tim Identifikasi Lokasi Kawasan Pertambangan Nikel Blok Sorawolio PT BIS.

Setelah tim bekerja, Pemerintah Kota Baubau melalui Plt Sekretaris Daerah LM Arsyad Hibali, pada tanggal 11 Oktober 2007, melalui surat Nomor 522/450 menyampaikan hasil identifikasi lokasi ditujukan kepada Walikota Baubau. Pada intinya menyebutkan bahwa, kawasan Blok Sorawolio berada dalam Kawasan
Hutan Produksi Terbatas seluas 1.796Ha, oleh karena itu, harus ada izin penurunan status dari Menteri Kehutanan.

Anehnya kata Erwin, dokumen lain menyebutkan, sebelum adanya persetujuan dari Menteri Kehutanan, termasuk pembentukan Tim Identifikasi Lokasi Kawasan, MZ Amirul Tamim diam-diam telah menerbitkan Kuasa Pertambangan Eksplorasi bagi PT BIS dengan Nomor: 545/62/EUD/2007 tertanggal 23 Mei 2007, masa berlaku
dua tahun. MZ Amirul Tamim, juga menandatangani Surat Keputusan (SK) Walikota Baubau Nomor: 62 Tahun 2007 Tanggal 23 Mei 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nikel PT BIS, Kelurahan Kaisabu Baru Kecamatan Sorawolio. Dalam SK ini termuat kewajiban-kewajiban pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi.

Diduga sejak diterbitkannya Kuasa Pertambangan Eksplorasi, PT BIS sudah mulai beroperasi, menebang habis seluruh pohon, tanaman yang tumbuh subur dalam area izin tambang yang diberikan. Sementara lanjut Erwin, 30 November 2007, selaku Gubernur Sultra Alimazi baru menerbitkan Surat Permohonan dengan Nomor: 522/4288 Tentang Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Alimazi menyetujui luas lahan 1.296Ha.

Surat Permohonan Alimazi ini didasarkan pada Surat Walikota Baubau Nomor: 522/1952 tertanggal 18 Oktober 2007, perihal Rekomendasi untuk Mendapatkan Izin Penggunaan Kawasan Hutan pada Menteri Kehutanan RI, serta Surat Kepala Dinas Kehutanan Sultra Nomor 127/650.B/KDST Tanggal 10 November 2007, perihal Pertimbangan
Teknis Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi. Pada 17 Maret 2008, Departemen Kehutanan Republik Indonesia mengirimkan surat balasan dengan Nomor: S.186/Menhut-VII/PW/2008 Tentang Persetujuan Izin Kegiatan Eksplorasi bahan galian nikel di kawasan HPT atas PT BIS di Kota Baubau Sultra, yang ditandatangani Kepala Badan Planologi Kehutanan Dr Ir Yetti Rusli MSc, atas nama Menteri Kehutanan RI, izin berlaku dua tahun sejak ditandatangani.

Masih diuraikan Erwin Usman, April 2008 setelah diterbitkan izin pinjam pakai HTP, PT BIS menyelesaikan dokumen analysis mengenai dampak lingkungan hidup (Amdal) kegiatan penambangan nikel. Amdal tersebut disusun oleh tim konsultan, Ketua La Ode Santiaji Bande SP MP, yang beralamat di Kompleks Perumahan Dosen Unhalu Blok R-13 Kampus Baru Andounohu Kendari.

Selanjutnya, 23 Mei 2009 MZ Amirul Tamim menerbitkan Keputusan Walikota Baubau Nomor: 545/76.a/ASDA/ 2009 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi bagi PT BIS. Namun, luasa area pertambangan ditambah menjadi 1.796Ha, tidak sesuai dengan yang sebelumnya diusulkan Ali Mazi.

Surat ini didasarkan pada Surat Direktur Utama PT BIS Nomor: 18/BIS/XI/2008 Tanggal 18 November 2008 perihal Permohonan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian dan Mineral Pengikutnya terhitung untuk masa 20 Tahun, hingga tanggal 23 Mei 2029.

Mengantongi IUP Operasi Produksi inilah, PT BIS kemudian mulai membangun fasilitas jalan tambang, basecamp, termasuk fasilitas perkantoran di dalam kawasan HPT Blok Sorawolio. Aktivitas PT BIS ini kemudian melahirkan berbagai protes dari warga setempat, juga para aktivis lingkungan hidup, namun alih-alih menghentikan segala aktivitas,PT BIS malah kian tancap gas.

Tak putus sampai disitu, Erwin Usman yang kini menjabat sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Wika Bitumen melanjutkan, setahun setelah diterbitkan IUP PT BIS, Dinas Kehutanan Sultra ikut menerbitkan Surat Pertimbangan Teknis (Pertek) Nomor 122/679/KDST tertanggal 14 Desember 2010. Kemudian lagi, Surat Permohonan yang sama, tentang rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan diterbitkan Gubernur Sultra Nur Alam, ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI, tertuang dalam No.522/4862 tertanggal 16 Desember 2010.

Menurut Erwin Usman sangat janggal, sampai hari ini Menteri Kehutanan RI belum menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi Terbatas, sebagaimana ketentuan yang berlaku, namun PT BIS tetap dan terus beroperasi, melakukan eksplorasi (grid 25) di kawasan HPT tersebut.

Erwin Usman membeberkan hasil investigasi WALHI Sultra pada 11 Juli 2011, PT BIS telah mengerjakan jalan produksi sepanjang 24Km, lebar antara 3035M di dalam kawasan HPT.

Kemudian yang juga terkuak, penurunan status hutan. Pada 25 Februari 2010, saat Menteri Kehutanan RI mengirim surat Nomor: S 95/Menhut-IV/2010 perihal perintah kepada para Gubernur se-Indonesia untuk menginventarisasi pelanggaran kawasan hutan oleh perkebunan dan pertambangan. Dalam surat tersebut Menteri Kehutanan RI memberikan deadline (tenggat waktu) paling lambat dua bulan kepada para Gubernur, sejak inventarisasi pelanggaran tersebut dilakukan, untuk segera melaporkan tindakan atau langkah yang diambil terhadap pelanggaran kawasan hutan akibat aktivitas perkebunan dan pertambangan.

Tak putus sampai disitu, Erwin Usman yang kini menjabat sebagai Komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Wika Bitumen melanjutkan, setahun setelah diterbitkan IUP PT BIS, Dinas Kehutanan Sultra ikut menerbitkan Surat Pertimbangan Teknis (Pertek) Nomor 122/679/KDST tertanggal 14 Desember 2010. Kemudian lagi,
Surat Permohonan yang sama, tentang rekomendasi izin pinjam pakai kawasan hutan diterbitkan Gubernur Sultra Nur Alam, ditujukan kepada Menteri Kehutanan RI, tertuang dalam No.522/4862 tertanggal 16 Desember 2010.

Menurut Erwin Usman sangat janggal, sampai hari ini Menteri Kehutanan RI belum menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Produksi Terbatas, sebagaimana ketentuan yang berlaku, namun PT BIS tetap dan terus beroperasi, melakukan eksplorasi (grid 25) di kawasan HPT tersebut.

Erwin Usman membeberkan hasil investigasi WALHI Sultra pada 11 Juli 2011, PT BIS telah mengerjakan jalan produksi sepanjang 24Km, lebar antara 3035M di dalam kawasan HPT.

Kemudian yang juga terkuak, penurunan status hutan. Pada 25 Februari 2010, saat Menteri Kehutanan RI mengirim surat Nomor: S 95/Menhut-IV/2010 perihal perintah kepada para Gubernur se-Indonesia untuk menginventarisasi pelanggaran kawasan hutan oleh perkebunan dan
pertambangan. Dalam surat tersebut Menteri Kehutanan RI memberikan deadline (tenggat waktu) paling lambat dua bulan kepada para Gubernur, sejak inventarisasi pelanggaran tersebut dilakukan, untuk segera melaporkan tindakan atau langkah yang diambil terhadap pelanggaran kawasan hutan akibat aktivitas perkebunan dan pertambangan.

Dalam catatan LBH Buton Raya,
selain adanya dugaan perambahan hutan dan pemberian izin inprosedural, juga terjadi pelanggaran yang turut melibatkan DPRD Kota Baubau bersama Walikota.
Mengejutkan, diduga demi kepentingan pertambangan ini, Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Kota Baubau Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Baubau diubah, untuk kepentingan komersialisasi di Bumi Sorawolio.

Pada 2012 MZ Amirul Tamim bersama DPRD Kota
Baubau mengubah Perda Nomor 2 Tahun 2004 Tentang RTRW Kota Baubau menjadi Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kota Baubau, menambah fungsi kawasan Blok Sorawolio, yang sebelumnya sebagai kawasan pertanian, menjadi kawasan pertambangan.
Yang seharusnya Perda RTRW dapat diubah minimal dalam jangka waktu 20 Tahun dengan pertimbangan ekologi dan ketetapan wilayah sebelumnya.
Erwin Usman kembali menegaskan, LBH Buton Raya bersama WALHI Sultra pada 11 Agustus 2011 sudah melaporkan dugaan tindak pidana kehutanan PT BIS di Kota Baubau dengan Nomor: 100/WALHI-ST/VIII/2011. Laporan yang disertai bukti-bukti, dalam bentuk satu buah CD tentang laporan hasil investigasi WALHI Sultra diterima langsung oleh Kasubdit II Tipiter Polda Sultra Hotlan Damanik SH MH disertai dengan Surat tanda terima Laporan. (LaM)
Telah dibaca 123 kali
Berita Terkait
Advertisement

Warning: mysql_free_result(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/tribunbu/public_html/berita.php on line 239