Nasional
09-03-2019  10:04
Bupati Gabriel : Dana Desa Harus Sejahterakan Rakyat Tambrauw
TAMBRAUW,TRIBUN BUTON
Sosialisasi Program peluncuran dana desa atau kampung dari Presiden RI Ir. Joko Widodo di Kabupaten Tambrauw tahun 2019, sangat menyentuh masyarakat Tambrauw. Seluruh Kepala Kampung dari 129 kampung hadir untuk mendengar langsung arahan dan petunjuk Bupati Gabriel Asem, SE.M.Si dan Wakilnya, Mesak Metusala Yekwam, SH serta Sekda Engelbert Kocu, MM.

Pasalnya, Dana yang diprogramkan Presiden RI untuk seluruh kampung di Indonesia termasuk Kabupaten Tambrauw haruslah dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat di kampung.

Kampung yang dulunya hutan belantara, kini mengalami kemajuan. Ini menjadi potensi bagi rakyat Tambrauw untuk mengelola Sumber Daya Alam ( SDA) di Kawasan Kabupaten Tambrauw yang sangat melimpah, namun belum digarap secara optimal dengan penggunaan dana desa dengan penuh tanggung jawab.

Maka penggunaan dana desa tahun 2019 harus secara tepat dan benar bagi kemajuan kampung dan kesejahteraan rakyat di kampung-kampung. Tentu hal ini bertujuan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan kampung-kampung agar mampu menjadikan Tambrauw sebagai gerbang ekonomi Indonesia.

Demikian ditegaskan Bupati Kabupaten Tambrauw, Gabriel Asem, SE.M.Si kepada 129 Kepala Kampung dan 29 Kepala Distrik saat sosialisasi dana desa tahun 2019 di aula Pemda Kabupaten Tambrauw dihadiri Wakil Bupati, Mesak Metusala Yekwam, SH, Sekda Engelbert Kocu, MM, Pjs. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Bupati Gabriel Asem menegaskan potensi desa atau kampung harus berkembang dan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga pada saatnya nanti, seluruh kampung di kabupaten Tambrauw dapat menjadi pilar pembangunan daerah dan juga nasional. “Kampung-kampung maju, rakyat sejahterah merupakan bagian dari Kabupaten Tambrauw,” ujar Bupati

“Saya sangat yakin banyak potensi di kampung-kampung yang belum dikenal masyarakat banyak di Indonesia. Maka perlu dan wajib lestarikan lingkungan. Pelestarian Lingkungan untuk anak cucu, ekosistem hutan harus dijaga, pohon-pohon jangan ditebang sesuka hati. Jangan membuang sampah sembarangan tempat. Kayu-kayu diangkut rakyat ke kota untuk dijual. Sekarang kita mau membangun rumah dan kantor sudah tidak ada lagi kayu. Harus beli di Kota Sorong. Sangat keterlaluan oknum-oknum pemilik kayu. Pada hal kalau kampung maju tentu menjadi kebanggaan bagi kemajuan Kabupaten Tambrauw. Kebaikan hati Presiden RI harus dipergunakan dengan baik melalui dana desa untuk kesejahteraan rakyat,” tegas Gabriel Asem

Bupati lebih tegas lagi mengatakan dirinya siap memecat kepala kampung yang korupsi dana kampung. “Kalau ada yang menyalahgunakan dana kampung, berhadapan dengan pihak berwajib, langsung saya pecat. Dan hari itu juga, saya langsung ganti Kepala Kampung. Tidak perlu melalui pemilihan. Maka, semua pengambilan dana kampung wajib diketahui Kepala Distrik termasuk program kerja kampung,” tegas Bupati

“Saya Bupati Tambrauw tidak akan mentolelir Kepala-Kepala Kampung yang gunakan dana desa untuk mabuk atau untuk pemilihan legislatif. Mereka yang mabuk di Sorong gunakan dana desa sampai habis maka berhadapan dengan pihak berwajib,” tegas Bupati lagi.

Kesempatan itu, Wakil Bupati Mesak Metusala Yekwan, SH menambahkan anggaran dana desa tahun 2019 sangat besar. Maka jangan salah gunakan dana desa. “Ada info dari masyarakat, ada kepala kampung yang mengangkat istrinya menjadi bendahara supaya memuluskan niat-niat buruknya. “Saya tegaskan, jangan ada yang menunjuk istri atau anaknya menjadi bendahara. Harus dihindari agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan dana kampung,” tegas Wakil Bupati.

“Semua penggunaan anggaran harus libatkan masyarakat. Maka Kepala Kampung harus susun program kerja bersama masyarakat agar semua program kerja menyentuh rakyat dan mensejahterakan rakyat,” tambah Bupati.

Kesempatan yang sama, Sekda Engelbert Kocu mengingatkan seluruh Kepala Kampung dan Kepala Distrik agar progres kegiatan keuangan harus diketahui rakyat kampung di Tambrauw. “Harus ada penyusunan anggaran bersama. Tidak ada lagi pemotongan dana kampung. Kami akan bentuk tim monitoring untuk memantau program dan kegiatan pembangunan di kampung-kampung. Sementara ini, pihak Inspektorat lah yang ditunjuk untuk memonitoring dana-dana kampung,” terang Sekda. (Laurent R) (Monitorpapua.com)
Telah dibaca 22 kali
Berita Terkait
Advertisement