Nasional
11-02-2019  15:26
Kemandirian Pers dan Pemilu Demokratis
Suko Widodo
SURABAYA, TRIBUN BUTON
BERDASARKAN riset, 10.2% seluruh media membahas tentang politik (termasuk di dalamnya medsos). Respon pembaca mrngatakan 18.5% wajar, 27.3% bosan, 35.6% muak dan 8.4% tidak tahu.

Pakar komunikasi Unair, Suko Widodo, dalam sebuah seminar di Hari Pers Nasional (HPN) di salah satu hotel di Kota Surabaya, mengatakan bagaimana krisis jurnalisme dapat menghasilkan pemilu demokrasi? Seminar dengan tema "Independensi Media dan Etika Pers dalam Pemilu" menghadirkan beberapa pemateri di antaranya pemred MKS.net Uni Lubis, Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Jauhar, dan Ketua Bawaslu RI Abhan SH MH, Jumat 8 Februari 2019.

"Pembaca koran berada di posisi 1.1%, TV nasional 26.5%, radio 2.1, dan internet 10.9%," katanya.

Dalam menjalankan tugas peliputan, pers mengacu pada UU pers No.40/1999. Dewan pers terpusat di Jakarta dan mengatur provinsi yang luas. Kondisi ini wartawan dinilai tidak dapat menghadirkan karya demokratis.

Menurut dia, fungsi mass media menjadi baik manakala ada kemerdekaan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Krisis jutnalistik dinilai mengakibatkan krisis demokrasi.

Saat ini dengan maraknya internet dan medsos menjadi ancaman bagi kemerdekaan pers. Terjadi overload sumber informasi dengan penyuguhan informasi dari pers yang tidak mandiri.

"Pers mandiri menghasilkan pemilu demokratis menuju negaran demokratis," ujarnya.

Tantangan lain terjadi disrupsi media luar biasa dengan kehadiran Teknologi Informasi (TI). Namun teknologi informasi adalah keniscayaan.

Suko berharap ada review UU Pers, UU ITE, dan Uu penyiaran dan informasi publik. Memurut dia itu sangat pperlu agar penjagaaan informasi itu diserahkan pada kemandirian pers yang profesional mengedepankan skill dan etika.(YUHANDRI HARDIMAN)
Telah dibaca 53 kali
Berita Terkait
Advertisement