Wakatobi
31-12-2018  19:51
Sekitar 100 Pejabat di Wakatobi Jadi Korban SK Bupati Nomor 636 Tahun 2018
Arhawi roling pejabat. FOTO:DURIANI/TRIBUN BUTON
WAKATOBI, TRIBUN BUTON
SEKITAR 100 pejabat struktural setingkat eselon dua, tiga dan empat lingkup Pemkab Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Sultra) menjadi korban Surat Keputusan (SK) Bupati Wakatobi Nomor 636 Tahun 2018.

Dalam SK tersebut, sejumlah pejabat mengalami roling jabatan. Selain roling jabatan, ada juga yang mendapat promosi hingga terdapat juga beberapa pejabat setingkat eselon dua dinyatakan nonjob.

Bupati Wakatobi, Arhawi SE, dalam sambutannya mengatakan proses roling jabatan telah melalui tahapan evaluasi sesuai ketentuan. Semua itu didasari dua hal penting dimana demi kepentingan daerah kedepannya.

"Dua hal yang mendasari pelantikkan ini yakni diantara seluruh pejabat yang dilantik ini akan berpikir lebih maju dengan semangat di jabatan barunya. Dan dalam kajian menyeluruh, ada yang harus dipatuhi dalam pengelolaan kepegawaian", kata Arhawi di Wangi-Wangi Senin (31/12/2018).

Terkait roling jabatan dari satu tempat ke tempat lainnya. Arhawi, menjelaskan jika pemerintahan merupakan organisasi besar dimana masing-masing memiliki tanggung jawab yang besar pula. Birokrasi dalam struktur merupakan corong pemerintah dan tidak berbicara perorangan.

"Pemerintah dalam proses pelantikkan ini telah mengkaji. Ada satu dan dua hal yang menurut hasil evaluasi, tidak layak untuk dipertahankan. Olehnya itu, pelantikkan ini menjadi harapan kita semua agar organisasi yang besar ini semakin kuat," jelasnya.

Arhawi, menambahkan penyegaran posisi jabatan tentu melalui proses penjenjangan. Dimana masih merujuk hasil tes lelang jabatan beberapa bulan lalu. Khususnya untuk eselon dua.

Untuk diketahui, SK Bupati Wakatobi Nomor 636 Tahun 2018. Tentang pelantikkan dan pengambilan sumpah pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas lingkup Pemkab Wakatobi.

Diantaranya, Kepala Inspektorat Kabupaten Wakatobi Juhaidin SE, dilantik menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Jabatan yang ditinggalkan Juhaidin, digantikan oleh Nursaleh yang sebelumnya menjabat Kadis Dikbud. Kadis Dikbud yang ditinggalkan Nursaleh digantikan Ali Wangi.

Jalaludin SPd.MPd dilantik menjadi Kadis Kelautan dan Perikanan yang lowong beberapa bulan terakhir. Drs Syafiudin yang menjabat sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan merangkap Plt dilantik menjadi Kadis Perindustrian dan Perdagangan. Syamsul Bahri, sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi dilantik menjadi Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi. (Duriani)
Telah dibaca 251 kali
Berita Terkait
Advertisement