Buton Utara
01-12-2018  08:54
DPRD Butur Tetapkan APBD 2019
Penandatanganan Raperda APBD 2019 menjadi peraturan daerah oleh Wakil Bupati Butur, Ramadio bersama Ketua DPRD Butur, Rukman Basri Zakariah. FOTO:DARMAWAN/TRIBUN BUTON
BURANGA, TRIBUNBUTON
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Utara (Butur) akhirnya menepatan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Butur sebesar Rp 652 miliar.

Penetapan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Wakil Bupati Butur, Ramadio bersama Ketua DPRD Buton Utara, Muhammad Rukman Basri Zakariah di gedung sekertariat DPRD Butur, Jumat, 30 November 2018 sore.

Sekretaris Gabungan Komisi DPRD Buton Utara, H La Ode Asri Aziz dalam kesempatan itu menyampaikan, catatan tiga fraksi tentang rancangan APBD 2019.

Ia menjelaskan, tiga catatan Fraksi yang dimaksud yakni pertama, Fraksi Amanat Rakyat memberikan catatan, agar organisasi perangkat daerah intens melakukan kordinasi dan konsultasi bersama legeslatif terhadap keluhan-keluhan program pembangunan dalam memaksimalkan penganggaran dan program prioritas.

Kemudian kedua, Fraksi Rakyat Bersatu mengimbau organisasi perangkat daerah dalam mengelola APBD hendaknya mengacu pada prinsip efisiensi, efeksifitas, dan disipilin anggaran yang tepat waktu, dan tepat sasarannya.

Selanjutnya ketiga, catatan Frasksi Kebangkitan Demokrat mengimbau eksekutif menyusun skala prioritas dalam program pembangunan yang dapat dijadikan jaminan dari kepercayaan masyarakat dan penyerapan anggaran harus dioptimalkan.

Sementara itu, Wakil Bupati Butur, Ramadio dalam sambutanya, mengapresiasi, lembaga legeslatif yang telah menyepakati rancangan APBD 2019 tepat waktu. Dimana sebelumnya telah melalui proses pembahasan antara pihak eksekutif dan legeslatif.

Menurutnya, hal ini merupakan bentuk kerja nyata, komitmen dan kerja sama serta sinergitas antara pihak legeslatif dan eksekutif terhadap penyelenggaraan dan pembangunan daerah.

"Sesuai dengan amanah peraturan perda APBD sebesar Rp 652 miliar akan disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi dan mendapatkan persetujuan. Kita berharap seluruh tahapan dapat berjalan dengan baik, sehingga penetapan dapat dilakukan dalam waktu tidak terlalu lama," ujar Ramadio. (#Mawan)
Telah dibaca 88 kali
Berita Terkait
Advertisement