Wakatobi
20-11-2018  10:06
BOM Kepton Beraksi, Tolak Para "Kutu Loncat"
Massa BOM Kepton saat berdemonstrasi tolak politisi kutu loncat di DPRD Wakatobi. FOTO:SAMSUDIN/TRIBUN BUTON
WAKATOBI,TRIBUN BUTON
BARISAN Orator Masyarakat (BOM) Kepulauan Buton (Kepton) kembali menggelar aksi di kantor DPRD Kabupaten Wakatobi, Senin, 19/11/2018.

Dalam aksinya BOM Kepton menolak tujuh anggota DPRD Kabupaten Wakatobi yang telah pindah partai. Mereka diminta supaya tidak berkantor dan menerima gaji ataupun memakai atribut dewan.

Kordinator Lapangan (Korlap) BOM Kepton Muhammad Syaid Roziq Arifin dalam orasinya mengungkapkan, sejak penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Wakatobi, ketujuh politisi kutu loncat yang telah pindah partai itu tidak layak lagi atau tidak berhak mengunakan status serta hak maupun kewenangannya sebagai anggota DPRD Wakatobi pasca penetapan DCT.

"Seharusnya setelah penetapan DCT ketujuh politisi ini tidak berhak lagi menggunakan hak kewenanganya sebagai Anggota DPRD Wakatobi

Tujuh politisi kutu loncat itu adalah Sutomo Hadi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pindah ke Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Ali dari PDIP loncat ke Partai Golongan Karya (Golkar). Begitu juga dengan Hamirudin, Sukardi, Badalan, Ariati, dan Muksin dari Partai Amanat Nasional (PAN) loncat ke Partai Golkar.

Ketujuh orang tersebut menyatakan diri mundur dan mencalonkan diri dari partai berbeda, yang kemudian terus menuai protes.
Setelah di telusuri ketujuh anggota DPRD tersebut masih mengunakan status serta hak dan kewenangannya sebagai anggota DPRD Wakatobi.

Roziq mengatakan, hal ini sangat miris, terbukti dengan adanya surat DPRD kabupaten Wakatobi yang keluar pada tanggal 15 November 2018 dengan nomor : 005/131 : rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang ditanda tangani oleh Muhammad Ali.

"Keterkaitan dengan surat edaran Kemendagri Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) yang diterbitkan pada tanggal 3 Agustus 2018 dengan Nomor : 160/6324/ Otda. Perihal pemberhentian anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota yang mencalonkan diri dan partai politik yang berbeda yang diwakili pada pemilu teakhir, pada poin ke empat tegas disebutkan. Bahwa pengaraturan Kepala daerah /wakil kepala daerah dan anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah yang mengikuti pemilihan umum. Sejak yang bersangkutan di tetapkan sebagai calon dalam DCT maka tidak lagi memiliki status berserta dan hak kewenangannya,"ungkapnya.

Perlu diketahui ,meskipun sudah melakukan hering bersama Komisi satu DPRD kabupaten Wakatobi untuk mendengarkan aspirasi BOM Kepton dan tidak membuahkan hasil, massa aksi tersebut melakukan konvoi didaerah itu,Hingga akhirnya kembali ke Kantor DPRD setempat sekira jam 16.00 Wita (Sore) dengan membawa keranda mayat yang dibuat dari bambu, kemudian di bakar di depan Kantor DPRD kabupaten Wakatobi.#Laode Samsuddin#
Telah dibaca 183 kali
Berita Terkait
Advertisement