Baubau
06-11-2018  23:01
DPRD Baubau Tetapkan Pencabutan Enam Perda, Berikut Catatan Untuk Pemkot
BAUBAU, TRIBUN BUTON
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau menetapkan pencabutan Peraturan Daerah (Perda), dalam Rapat Paripurna dengan agenda Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Rapat yang digelar, Selasa ( 6/11) dipimpin Ketua DPRD Kota Baubau H Kamil Adi Karim SP, didampingi Wakilnya La Bara.

Enam Perda yang dicabut, yakni Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Perda Nomor 5 Tahun 2013 tentang Izin Bidang Tenaga Kerja Kelistrikan, Perda Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pergantian Biaya Cetak KTP dan Catatan Sipil, Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan, dan Perda Nomor 34 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan.

Dengan latar belakang Perda tentang Pajak Air Tanah, Perda tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Perda tentang Izin Bidan Tenaga Kerja Kelistrikan, disebabkan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2018. Sejumlah kewenangan Pemerintah Kota Baubau dialihkan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sementara pencabutan tiga Perda lainnya, dikarenakan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Lima Fraksi DPRD Kota Baubau menyetujui pencabutan enam Perda tersebut. Namun sejumlah Fraksi memberikan catatan penting kepada Pemkot Baubau, seperti yang disampaikan oleh juru bicara Fraksi Amanat Nasional Sejahtera La Ode Ary Priadi Anas.

"Untuk itu Fraksi Amanat Sejahtera dalam melihat perkembangan Perundangan yang lebih tinggi, yang sangat dinamis, dan mungkin saja bertentangan dengan Perda yag berlaku didaerah. Maka Fraksi Amanat Sejahtera perlu menekankan kepada Pemerintah agar menginternalisasi kembali Perda-Perda yang perlu dilakukan penyesuaian, atau dilakukan pencabutan bila mana perlu. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimalisir tumpang tindihnya daerah dengan produk hukum lain, yang ada diatasnya, untuk menghindari sanksi, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi," urainya.

Tak hanya itu, Fraksi Bulan Bintang melalui juru bicaranya Rosni menyatakan, masih terdapat dua Perda yang berpotensi dicabut, yakni Perda Menara Telekomunikasi dan Perda Izin Perikanan. Fraksi Bulan Bintang meminta agar Pemerintah segera mempertimbangkan dua Perda dimaksud.

Rapat Paripurna dihadiri Wakil Walikota Baubau La Ode Ahmad Monianse, bersama sejumlah Kepala OPD. Monianse mengatakan, pihaknya mengapresiasi DPRD Kota Baubau, atas perhatian terhadap Raperda, tentang pencabutan enam Perda, yang disetujui dan ditetapkan sebagai Perda Kota Baubau.

"Ini menunjukan komitmen dan semangat yang besar dari seluruh anggota DPRD, untuk masyarakat dan Kota baubau," ungkapnya.

Lanjut Monianse, lahirnya Undang-Undang Nomor 23 menggantikan Undang-Undang 32 Tahun 2004, menimbulkan harapan baru untuk menata kembali kekuasaan dipemerintahan, agar tidak terjadi distorsi kewenangan. Namun disisi lain menimbulkan juga reduksi kekuasaan bagi daerah, khususnya dibidang kehutanan, kelautan dan pertambangan. Yang sebelumnya kata Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Baubau ini, menjadi kewenangan Kota Baubau.

"Berdasarkan Perundang-Undangan yang mengayomi tata tertib Dewan, kita semua sangat yakin Dewan Kota Baubau dapat melakukan rapat koordinasi dengan pihak vertikal. Untuk menyampaikan pesan perseorangan, dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Kami dari Pemerintah Kota menyambut saran ini untuk ditindak lanjuti," tutupnya. (#Mira/Redaksi)
Telah dibaca 81 kali
Berita Terkait
Advertisement