Buton Tengah
22-07-2018  15:43
BKPSDM Buteng Menilai Tuntutan BSK Keliru
Samrin
LABUNGKARI, TRIBUNBUTON.COM
Menindaklanjuti salah satu tuntutan aksi demonstran Barisan Sayap Kiri (BSK) beberapa hari lalu, yang menilai Bupati Buton Tengah melanggar UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang manajemen ASN. Kepala Dinas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Samrin Saerani membantah tegas bahwa hal tersebut keliru.

“Pada tuntutan aksi para demonstran beberapa hari yang lalu yang menilai Bupati langgar regulasi terkait pelantikan kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu sangat keliru,” tutur Samrin Saerani saat dikonfirmasi melalui via telepon selulernya, Minggu (22/7).

Samrin menjelaskan, pada pelantikan bernomor 249 tahun 2018 tentang pemindahan dan pengangkatan pejabat eselon II, III dan IV itu sudah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen ASN dan sangat bertolak belakang dengan tafsiran para aktivis BSK yang menafsirkan bahwa dalam pengisian jabatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tersebut harus melalui lelang jabatan.

"Awalnya kan status jabatan kepala dinas PUPR, masih berstatus pelaksana tugas (Plt) maka Bupati mempunyai hak penuh untuk menempatkan siapa saja pejabat yang memenuhi syarat golongan sesuai ketentuan untuk menjadi pejabat devinitif di PUPR, tanpa harus melalui jalur lelang jabatan, Ir Maynu memenuhi syarat menjadi kadis PUPR karena statusnya sudah pejabat eselon II, jadi tidak mesti dilelang beda jika dia promosi jabatan dari eselon III maka dia harus dilelang," paparnya.

Bahkan menurutnya, Maynu adalah pejabat senior di Buton Tengah dan dia juga pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Perizinan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bapedda) dimasa Pj Mansur Amila, serta Kepala Dinas PUPR dimasa Pj Ali Akbar, dan Kepala Inspektorat Daerah dimasa Samahuddin.

"Intinya tidak perlu dipermasalahkan karena tidak melanggar ketentuan bahkan Maynu juga sudah berpengalaman sangat baik sejak di Inspektortat Daerah dengan diterimanya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra), jadi Bupati benar benar mempertimbangkannya dengan sangat baik," tutupnya. (Alan)
Telah dibaca 382 kali
Berita Terkait
Advertisement