Baubau
12-04-2018  07:48
"Surat Keramat" LBH Buton Raya Untuk Kasus PT BIS
BAUBAU, tribunbuton.com - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Buton Raya menerbitkan "Surat Keramat" sebagai wujud penegasan atas Laporan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) kehutanan dan pertambangan PT Bumi Inti Sulawesi (PT BIS) di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara (Sultra). Kasus ini telah dilaporkan ke Polda Sultra sejak tujuh tahun silam (2011), namun hingga kini tak kunjung ada kabar penuntasannya.
Dalam siaran pers LBH Buton Raya, Rabu 11 April 2018,
menandai tujuh Tahun mengendapnya kasus tambang tersebut, LBH Buton Raya pun mendesak Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mencopot jabatan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Kapolda Sultra).

Berikut siaran pers LBH Buton Raya:

1. Laporan Polisi (LP) telah disampaikan oleh Tim LBH Buton Raya dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sultra pada tanggal 11 Agustus 2011 kepada Ditreskrimsus Polda Sultra, diterima oleh Kasubdit II Tipiter Hotlan Damanik SH MH.

2. Dugaan tipikor kehutanan dan pertambangan PT BIS terjadi sejak Tahun 2007-2012, melibatkan sejumlah pejabat Pusat dan daerah. Diantaranya, Menteri Kehutanan periode 2009-2014 Zukifli Hasan (kini Ketua MPR RI), 2 Gubernur Sultra Ali Mazi dan Nur Alam, Kepala Dinas Kehutanan Sultra Amal Jaya, Kepala Dinas ESDM Sultra, Muh Hakku Wahab, Walikota Baubau Mz Amirul Tamim (kini anggota DPR RI F-PPP), serta 25 anggota DPRD kota Baubau periode 2009-2014.

3. Sejak Tahun 2011, hanya 1 (satu) Polda Sultra memberikan surat berisi hasil pengecekan lapangan yaitu Tanggal 30 September 2011. Setelahnya, sama sekali tidak pernah ada surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan/penyidikan (SP2HP).
4. Telah 5 (lima) kali Kapolda Sultra berganti pasca laporan disampaikan, tidak pernah ada atensi atas LP tersebut. Berkali-kali LBH Buton Raya bersurat resmi ke Kapolda Sultra dengan tembusan kepada Kapolri dan Irwasum, namun tidak pernah ada atensi dan balasan. Tampak penyidik dan pimpinan di Mapolda Sultra tidak profesional.

5. Sikap tidak profesional pimpinan dan penyidik Polda Sultra yang bertanggung jawab atas kasus tipikor ini mesti mendapatkan pemeriksaan Kapolri. Tidak menutup kemungkinan ada sesuatu kesepakatan 'di bawah meja' untuk secara sengaja mengendapkan kasus ini.

6. Berdasarkan hal di atas, LBH Buton Raya mendesak Kapolri untuk mencopot Kapolda Sultra dan mengambil alih penanganan kasus ini dengan segera.

7. Kami (LBH Buton Raya, red) juga meminta pimpinan KPK RI yang sedang menjalankan agenda Korsub Minerba di Sultra untuk turunkan tim memeriksa kasus ini. Wilayah IUP PT BIS seluas 1.796 Ha di Kecamatan Bungi dan Kecamatan Sorawolio Kota Baubau, berjarak hanya 15 menit dari Bandara Betoambari atau Pelabuhan Murhum. Berada di tengah Kota! Di dalam kawasan hutan. Di pusat sumber air warga Kota dan wilayah sekitarnya. (Redaksi)
Telah dibaca 163 kali
Berita Terkait
Advertisement