Wakatobi
07-04-2018  16:51
Pemkab Wakatobi Sosialisasi Tiga Perbup
WAKATOBI, Tribunbuton.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wakatobi menyosialisasikan tiga Peraturan Bupati (Perbub) di aula Pesangrahan Budaya Kecamatan Wangi-wangi Selatan, Sabtu (7/4). Sosialisasi dihadiri Bupati Wakatobi H Arhawi, Plt Kepala Dinas Keuangan,Kepala DP3 dan Pemdes, serta Camat dan seluruh Kepala Desa se Wakatobi.
Perbup yang disosialisasikan diantaranya, Perbup Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbup Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati pada Camat Dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa, tentang APB-Desa, dan Perbup Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa desa.

Bupati Wakatobi Arhawi SE mengatakan, dari tiga Perbup tersebut akan dijadikan pedoman untuk Pemerintahan Desa dalam mengelola keuangan. Baik penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD), maupun Dana Desa (DD), dan Perbup yang disosialisasikan merupakan amanah Undang-Undang untuk singkronisasi Pemerintahan, tingkat atas hingga tingkat bawah.

"Pemerintah Desa tidak bisa mengklaim bahwa setelah ada Undang-Undang Desa, dan Desa diberikan hak otonomi sepenuhnya untuk mengelola tentang berbagai anggaran, baik yang bersumber dari ADD maupun DD. Lalu kemudian akan terputus hubungan antara Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Kabupaten," terang Arhawi, Sabtu (7/4).

Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi Nur Bahtiar SE menerangkan, hal itu merupakan upaya Pemerintah Kabupaten dalam rangka membantu pegelolaan keuangan Desa.
Untuk Tahun 2018, sudah ada enam Peraturan Desa yang telah ditetapkan.

Lanjutnya, enam Peraturan Desa yakni, pertama, terkait tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa. Kedua, tata cara pembagian dan penetapan besaran alokasi besaran Dana Desa, ketiga, tata cara pembagian dan penetapan besaran bagian hasil pajak dan bagi hasil daerah, keempat, pedoman pengelolaan keuangan Desa.
Kelima, pendelegasian kewenangan Bupati kepada para Camat dalam evaluasi rancangan Peraturan Desa dan Perubahan APB- Desa. Keenam, pedoman dan tata cara pengadaan barang dan jasa. (# La Ode Samsuddin)
Telah dibaca 30 kali
Berita Terkait
Advertisement