Baubau
05-03-2018  22:56
Sangkaisar Bakal Layangkan Gugatan Jilid II
Apri Awo SH Kuasa Hukum Sangkaisar
BAUBAU,TribunButon.com - Gugatan sengketa Pilkada Kota Baubau yang dilayangkan Nursalam dan Nurmandani (Sangkaisar) ke Panwas beberapa waktu lalu dengan putusan membatalkan Pasangan Calon (Paslon) Hj Roslina Rahim dan La Ode Yasin sebagai paslon Walikota dan Wakil Walikota Baubau periode 2018 - 2023 terkait SKCK La Ode yasin, dan telah ditetapkan kembali oleh KPU Kota Baubau setelah melakukan verifikasi kembali Minggu (04/03), Sangkaisar Bakal layangkan gugatan jilid II.
Kuasa Hukum Sangkaisar Apri Awo SH melalui telepon selulernya Senin (05/03) mengatakan, menanggapi putusan pleno yang digelar KPU yang menetapkan kembali pasangan Rosy yang sebelumnya telah mengajukan sengketa dengan hasil dibatalkan, walaupun ada beberapa klarifikasi kembali.

"Kami secara profesional menghargai tahapan yang dilakukan KPU, tetapi ada upaya yang akan kami tempuh, masih ada pertanyaan besar dan banyak dari kami," ungkapnya.

Dikatakannya, walaupun telah dilakukan klarifikasi, prosedur yang itu pihaknya mengapresiasi bahwa telah menghargai putusan Panwas dan telah menjalankan dan itu wajib.

"Namun yang menjadi pertanyaan kami, bagaimana hasil klarifikasinya," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakannya, apakah sesuai dengan dalil - dalil, kemudian putusan Panwas terbukti melakukan perbuatan tercela.

"Apakah dalam SKCK tersebut tercantum, apakah SK perbuatan tercela atau SK apa, belum jelas hari ini," tuturnya.

Dalam hal ini Panwas telah memutuskan pembatalan sebab belum melakukan klarifikasi, tuntu harus ada klarifikasi dan SKCK tersebut harus jelas dan terang tentang kasus lain, bukan kasus yang bertentangan dengan pasal 7 ayat 2 huruf i, atau sudah itu yang dimaksud.

"Inikan yang jadi masalah," katanya.

Dalam hal ini pihaknya dalam waktu dekat berdasarkan ketentuan perundang - undangan, tiga kali 24 jam hari kerja setelah putusan KPU, akan melakukan upaya hukum dengan mengajukan sengketa jilid II terkait dengan objek sengketa terkait dengan putusan KPU dengan SK nomor 28 tersebut.

Dalam hal ini pihaknya ingin memperjelas hasil kinerja terkait klarifikasi yang telah dilakukan, pihaknya tidak tau bagaimana hasil klarifikasi yang dilakukannya.

"Yang kita tau hanya kesimpulan, hanya penetapan langsung, jadi ini salah persepsinya," imbuhnya.

Dalam hal ini, tidak perlu melibatkan Pengadilan, Kejaksaan, cukup laporan tersebut berkaitan dengan apa, bila terkait dengan perbuatan tercela, harusnya KPU membuka aturan, dan aturan mainnya tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

"Ketika di SKCK tersebut adalah perbuatan tercela, jelas harus dibatalkan dong pasangan Rossy," katanya.

Dalam pasalnnya telah dijelaskan, tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan SKCK, bukan putusan inkra, bukan status tersangka yang disalah persepsikan.

"Inilah yang disuruhkan oleh Panwas kepada KPU untuk dilakukan verifikasi ulang, LP itu diperjelas," tegas Apri.

Setelah KPU melakukan klarifikasi pada pihak yang berwajib, pihaknya belum mengetahui, langsung ditetapkan dan apakah itu bertentangan dengan undang - undang penetapannya atau hanya prosedural saja.

"Intinya, kami masih meragukan hasil verifikasi tersebut dan itu bahkan sudah dari awal menurut kami, dan mestinya tidak perlu lagi KPU membuat putusan menetapkan kembali," tutupnya.

Peliput : Jaya
Telah dibaca 110 kali
Berita Terkait
Advertisement