Buton
10-01-2018  06:43
Lelang Jabatan Setda, Permehati ASN Buton Prihatin Dengan Kondisi Birokrasi
PASARWAJO, tribunbuton.com - Pemerhati Aparatur Sipil Negara (ASN) prihatin dengan kondisi birokrasi pemerintahan Daerah (Pemda) Buton, Pasalnya, Panitia Lelang (Pansel) Jabatan Setda Buton dan Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Tidak transparansi dalam proses pelelangan jabatan Setda khususnya di Kabupaten Buton.
Permehati masyarakat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang enggan dikorankan namanya saat ditemui Baubau Post di salah satu kecamatan Pasarwajo pihaknya mengatakan, Normatikfnya lelang Setda Buton diumumkan agar masyarakat mengetahui mana peserta Yang memenuhi syarat serta nilai syarat akademik.

"Sehingga masyarakat melihat hasil sebenarnya dan tidak disembunyikan, jika keluar nilai obyektif dan subyektif. karena Kita pahami bahwa kembali kepada pengguna, namun perlu diketahui disitu ada nilai obyektif. Saat ini panitia pansel saling melempar dengan pengguna untuk mengumumkan hasil lelang Sekda," Katanya

Timbul pertanyaan, Lanjutnya, posisi pengambilan kebijakan seperti apa, karena publik menanti. Mestinya hasil lelang jabatan tiap tahapan diurai dan jangan diam diam untuk mengungumkannya. Karena penelusuran itu pasti akan terjawab, dan Pihaknnya meyakini akan muncul keributan seperti tuntutan DPRD.

Dikatakan, Saat ini yang perlu ditelusuri tanpa melalui sekda provinsi nama calon sekda langsung di bawah kemendageri. Hal ini tidak sesuai dengan prosedur bahkan menabrak prosedur yang ada sehingga Situasi seperti ini publik menilai tidak percaya dengan adanya lelang jabatan kedepannya, karena dari lelang sekda tidak ada keterbukaan, bahkan kedepannya tidak ada lagi yg akan ikut lelang jabatan.

Menurutnya, Syarat komulatif dan diklat pim syarat wajib. Namun BKDD menyakan turun status ke diklat pom tiga karena tidak di buktikan secara tertulis dari Kemendagri dan sekda provinsi. Kemudian jika yang lolos nantinya dari pom III, akan muncul lagi polemik dimana ada asn yang mempunyai Diklat pom III ingin mengikuti lelang tidak bisa karena turun status.

"Jikalau ada yg dijadikan boneka mendingan jangan adakan lelang sekda langsung penunjukan saja, karena kami tenggarai ada salah satu peserta yang tidak penuhi persyaratan namun rencana akan diloloskan pansel dan ini kami akan telusuri sampai ke KSN dan Mendagri," tegasnya

Kata dia, Pansel harus transparansi terbuka mengumumkan setiap tahapan, Dengan suasana seperti ini sehingga Pihaknnya menduga ada skenario terselubung. Antara pansel dan BKDD sebab kalau tidak ada skenario kenapa harus disembunyikan pengumumannya, dan tidak terbuka.

"Kalau dibilang jujur dan obyektif serta jujur dan bijaksana. Mestinya nilai peserta diturunkan siapa siapa saja yang memenuhi syarat lelang jabatan," katanya

Jadi formatnya adalah siapa saja yang memenuhi syarat dan munculkan nilai obyektifnya yang terbagi dua hasil pertama hasil wawancara dan hasil asesmen. Sehingga kelihatan nilai akademik dimana yang di paksakan, potensial, paspas, sangat memenuhi syarata. Sehingga gejolak di masyarakat dapat diminimalisir

"Yang pastinya kami akan telusuri proses lelang jabatan sampai Ke ksn. Kami akan telusuri surat penurunan status pim II ke pim III apakah suratnya ada atau tidak, dan penelusuran proses rekomendasi dari pansel pemprov pemda ksn dan mendagri," Tandasnya.


Peliput Alyakin
Telah dibaca 177 kali
Berita Terkait
Advertisement