Baubau
03-12-2017  18:18
dr Hasmudin dan Abdul Rahim dkk "Dapat Tugas" ke KASN
Wa Ode Frida Vivi Oktavia SH
BAUBAU, BP - Panwaslu Kota Baubau resmi merekomendasikan empat nama Aparatur Silpil Negara (ASN) yang diduga terlibat politik praktis ke Komisi Aparatur Silpil Negara (KASN). Mereka di antaranya dr Hasmudin, Abdul Rahim (Kepala Bapeda Kota Baubau), Nurhadi (PNS Kabupaten Buton Selatan), dan Abdul Rajab (Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Kota Baubau).
Kordiv Hukum dan Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kota Baubau Wa Ode Frida Vivi Oktavia SH, saat dihubungi, Sabtu (02/12/2017) mengatakan tiga terlapor sudah dimintai keteranganya terkait dugaan keikut sertaan pada salah satu sosialisasi bakal calon.Satu terlapor tidak menghadiri undangan panggilan Panwaslu Kota Baubau. Abdul Rajab sendiri diduga mengikuti sosialisasi Ahmad Moniane di Liabuku.

Dikatakannya, untuk pelanggaran netralitas ASN, kewenangan untuk memberi sanksi bukan pada Panwas. Makanya Panwaslu melakukan pleno, Kamis (30/11) untuk direkomendasikan kepada pihak KASN atas dugaan kuat melanggar asas netralitas ASN yang dimaksud dalam pasal 2 huruf F UU No 5 tahun 2014.

"Bunyi rekomendasinya yaitu, merekomendasikan kepada Komisis Aparatur Sipil Negara untuk menindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang ada," kata Frida.

Langkah yang dilakukan Panwas saat ini merupakan langkah pencegahan untuk memberikan peringatan kepada ASN agar nanti di tahapan Pemilu tidak melakukan kesalahan. Pasalnya jika ditemukan kedepan ASN terlibat dalam politik praktis dapat dijerat dengan hukuman yang sangat berat bahkan pemecatan. Panwaslu melakukan pengawasan di tahapan dan non tahapan dan sebelumnya juga Bawaslu pusat sudah melakukan penandatanganan MoU dengan DKPP, Mendagri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan KPU RI.

Kata dia, setiap masyarakat Kota Baubau yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran, segera mungkin untuk melapor ke Panwaslu RI. Pasalnya, batas waktu penanganan pelanggaran yang maksiamal tujuh hari setelah ditemukan atau diketahui.

"Siapa pun yang menemukan pelanggaran langsung melapor kepihak Panwas," tutupnya.(*)

Peliput : Prasetio M
Telah dibaca 37 kali
Berita Terkait
Advertisement