Muna
14-11-2017  14:43
Lima Desa di Marobo Rakor DD dan ADD
Dari kiri: Camat Marobo Jumrad, PLt Desa Wadolao La Ode Pomade dan Kapolsek Marobo. FOTO: Usman Wado / tb.com
- Desa Wadolao Dicurigai Ada Penyalahgunaan Dana Desa
MUNA, tribunbuton.com - Menindaklanjuti rapat pemkab Muna, Pemerintah Kecamatan Marobo menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama lima desa. Di antaranya Desa Paroha, Tapi-tapi, Pasikuta, Wadolao dan Marobo. Rapat digelar bersama Kapolsek, Babinkamtibmas dan pendamping dana desa (DD) dan kecamatan, (7/11 s/d 13/11/2017).
Camat Marobo, Jumrad menjelaskan rakor diapresiasi masyarakat lima desa. Para kepala desa diminta agar menggunakan anggaran DD dan Alokasi Dana Desa (ADD) seefektif mungkin dan sebisa mungkin menyelesaikan item pekerjaan sesuai pagu anggaran dan waktu yang telah ditentukan.

"Rakor ini merupakan tindak lanjut dari rapat Pemkab Muna yang dipimpin langsung oleh bupati dan Kapolres yang dihadiri para Camat, Kapolsek, Kepala Desa, dan Babinkantibmas se-Kabupaten Muna," katanya.

Pendamping Desa Marobo, Awal mengatakan rapat kerja lebih pada bagaimana camat melakukan pengamatan dan pengawasan kinerja para kepala desa. Dipastikan Marobo saat ini tidak ada lagi masalah kecuali Desa Wadolao.

"Rapatnya alot sekali karna pertanyaan dan pernyataan keras masyarakat atas kepala desanya persoalan kekosongan bendahara dan dalam hal ini uang dipegang langsung oleh kepala desa juga pengambil alihan kinerja Tim Pengelola Kerja(TPK) desa dan interfensi pengadaan barang dan jasa oleh kepala desa langsung," urainya.

"Makanya masyarakat Desa Wadolao mencurigai adanya penyalahgunaan keuangan DD," tegasny.

Bendahara, Darma saat dimintai keterangan membenarkan hal itu. Ini sekaligus menjadi alasan utama kenapa ia mundur dari posisi bendahara.

"Karna pada saat penarikan uang di bank sekitar Rp 300 juta sekian, saya hanya dikasih pegang Rp 70 juta, sisanya dipegang Plt Kades," bebernya.

Menurut Darma, Kepala Desa telah mengambil alih tupoksi dan kewenanganya sebagai bendahara terkait penata usahaan keuangan desa. Seharusnya yang bertugas menyimpan, mengeluarkan dan mencatat transaksi keuangan adalah bendahara.

Hal senada diungkapkan Ketua TPK Desa Wadolao, Wahid SPdi. Sesuai Perbub No.17/2017 tentang mekanisme pengadaan barang dan jasa, sepenuhnya dilakukan TPK tanpa interfensi siapapun.

Kaur Desa Ld Hajiju mengaku diangkat secara sepihak oleh Plt Kepala Desa sebagai bendahara menggantikan Darma. Dia juga mengatakan tidak mengetahui pengankatan dirinya.

"Bahkan sudah diterbitkan SK oleh Plt Desa," katanya.

Plt Desa Wadolao, La Ode Pomade ketika dikonfirmasi enggan berkomentar. Ia lebih memilih "no coment."

Oleh: Usman Wado
Editor: Yuhandri Hardiman
Telah dibaca 77 kali
Berita Terkait
Advertisement