Nasional
27-09-2017  19:58
Umar Divonis Tiga Tahun Sembilan Bulan Penjara
Bupati non aktif saat menunggu sidang putusan, Foto : IST
Banding Atau Tidak?, Tunggu Tujuh Hari
JAKARTA, tribunbuton.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, siang tadi, Rabu (27/09) telah menjatuhkan vonis tiga tahun sembilan bulan penjara bagi Bupati Buton non aktif, Samsu Umar Abdul Samiun. Vonis ini belum incraht, belum memiliki kekuatan hukum tetap.
Dilansir dari Kompas.com, atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, seusai persidangan, Umar (sapaan akrab Samsu Umar Abdul Samiun) bersama tim penasehat hukumnya meminta waktu untuk berpikir selama tujuh hari.

Masih dari Kompas.com, kala itu Umar juga diwajibkan membayar denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama," ujar Ketua Majelis Hakim Ibnu Widodo Basuki.

Vonis itu lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK, yakni lima tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan kurungan.

Hakim menilai perbuatan Umar tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas korupsi. Umar juga pernah dihukum dalam tindak pidana pemilu.

Selain itu, menurut hakim, Umar sebagai Kepala Daerah seharusnya memberi contoh yang baik bagi masyarakat.

Umar terbukti menyuap Hakim Konstitusi Akil Mochtar sebesar Rp 1 miliar dalam gugatan sengketa pilkada.

Umar memberikan uang tersebut kepada Akil untuk mempengaruhi putusan akhir perkara MK Nomor : 91-92/PHPU.D-IX/2011 tanggal 24 Juli 2012, tentang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Buton Tahun 2011.

Umar terbukti melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) pada Pasal 67, Pasal 233 sampai dengan Pasal 243, dari aturan-aturan Pasal tersebut, dijelaskan hak dari Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum banding, sesuai tenggang waktu yang diberikan Undang-Undang. (***)

Laporan : LM Irfan Mihzan
Telah dibaca 184 kali
Berita Terkait
Advertisement