Nasional
23-08-2017  19:14
Gempa Kepton Desak Pemerintah Pusat Cabut Moratorium DOB
MAKASSAR, tribunbuton.com - Puluhan Mahasiswa dari berbagai Perguruan tinggi di Kota Makassar yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Makassar Kepulaun Buton (Gempa Kepton) melakukan aksi unjuk rasa di Fly Over, Jalan Urip Sumohardjo, Rabu, (23/08).
GEMPA KEPTON menuntut agar pemerintah pusat mencabut kebijakan presiden tentang moratorium pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dan tanda tangan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Desain Besar Penataan Daerah (RPP-Dasertada) Provinsi Kepulauan Buton (KEPTON) selambat-lambatnya tahun 2018 awal.

Penanggung jawab koordinator aksi, Sarifudin Andi Latif menjelaskan bahwa wilayah Kepulauan Buton yang terdiri dari enam kabupaten dan kota yaitu Kota Baubau, Kab. Buton, Kab. Buton Tengah, Kab. Buton Selatan, Kab. Buton Utara dan Kab. Wakatobi, saat ini sudah memenuhi syarat. Salah satunya telah memiliki batas minimal 5 Kabupaten dan Kota untuk dimekarkan menjadi Provinsi.

"Kepulauan Buton saat telah memenuhi syarat untuk dimekarkan, tidak ada lagi alasan bagi pemerintah Pusat dalam Hal ini Kementrian Dalam Negeri untuk tidak segera merealisasikannya," ungkapnya.

Syarifudin Andi Latif juga menilai kebijakan pemerintah Pusat tentang moratorium pemekaran DOB telah mencederai Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah Daerah.

"Dalam Undang-Udang pemerintah Daerah kan jelas tertulis bahwa Pembentukan DOB salah satunya untuk mempermudah dan memaksimalkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, kita bisa lihat saat ini betapa sulitnya masyarakat yang berada di kepulauan buton harus jauh-jauh ke kota Kendari lagi untuk mengurus-mengurus," kata Andi Latif.

Andi Latif berharap agar pemerintah Pusat mencabut moratorium pemekaran DOB dan segera merealisasikan pemekaran Provinsi Kepulauan Buton.

"Saya harap moratorium pemekaran DOB segera dicabut dan merealisasikan pemekaran Provinsi Kepton awal 2018 mendatang," tutupnya.

Penulis: Alan
Telah dibaca 157 kali
Berita Terkait
Advertisement