Buton Utara
16-06-2017  18:58
Wakil Ketua DPRD Butur Diadukan ke Polisi
BURANGA, tribunbuton.com - Wakil ketua I DPRD Buton Utara (Butur), Sujono diadukan ke polisi oleh seorang kontraktor. Laporan itu terkait konfirmasi kontrak pekerjaan proyek, Kamis (15/6).
"Dengan rasa tidak nyaman ini, saya sudah melaporkan ke Polsek Kulisusu. Yang pertama saya minta perlindungan secara hukum, karena bagaimanapun keluarga saya merasa tidak nyaman dengan cara mereka lakukan itu, " ujar Rosdin melalui sambungan teleponnya pada sejumlah awak media di sekertariat DPC PDIP Butur, Kamis (15/6).Dia jelaskan, awalnya didatangi dua orang anggota DPRD Buton Utara dengan pasukannya mencari dana aspirasi. Menurut kabar bahwa dirinya telah mengambil seluruh kontrak tersebut.

"Kejadiannya itu kemarin sekitar jam delapan malam datang dengan rombongannya sekitar 20 orang dan yang pimpinan adalah Sujono dengan anggotanya Shrim. Kedua orang tersebut satu unsur pimpinan DPRD Butur dan satu anggota DPRD, " jelas Rosdin.

Selanjutnya, kata Rosdin dia punya niat awal membuka ruang diskusi untuk proses penyelesaiannya. Tetapi kemudian mereka tidak mau diskusi karena tujuannya hanya mengambil kontrak itu jelasnya kalu masih ada.

"Sementara saya selaku juga rekanan tentunya bertanggung jawab terhadap kontarak tersebut, dan kontrak tersebut saya tidak tahu kalu miliknya anggota DPRD, " ungkapnya.

"Rosdin berharap persoalan harus ditindaklanjuti kalu memang ada indikasi pelanggaran UU," tandas Ketua Dewan Pertimbangan PDIP Butur ini.
Sementara itu, wakil ketua I DPRD Buton Utara, Sujono saat dikonfirmasi melalui telepon genggamnya Jumat (16/6) mengatakan terlalu banyak salahnya makanya dia takut. Dia bilang diancam sebenarnya itu tidak benar, karena menurutnya perlu cerita panjang terkait masalah ini.

"Bukan soal kontrak proyek anggota DPRD, kita ini tidak punya proyek, yang punya kontrak itu masyarakat, sehingga gara-gara mereka korbannya masyarakat, " ungkap politisi Golkar ini.Menurutnya, permasalahan itu dari pengambilan kontrak-kontrak yang tidak melalui mekanisme, dalam artian Kepala Dinas PU tidak mengetahui. Dan seharusnya ada perintah dari Kadis PU atau yang mengetahui hal itu.

"Kan dia itu langsung ambil ke rumahnya Emang, kemudian pak Bupati suda memanggil mereka untuk mengembalikan kontrak tersebut, " jelasnya.

Terkait pelaporan di Polisi, dia membanta dalam pertemuan malam itu ada semacam pengancaman. Mala sebaliknya dia diancam akan di polisikan. Maksud kedatangannya, hanya konfirmasi terkait pembicaraan tindak lanjut arahan pak bupati.

"Sebetulnya kita sudah menunggu satu hari satu malam, ada anggota yang ketemu tetapi mereka berkeras ketemu langsung, masa seorang wakil ketua dewan yang mau ketemu sama mereka, seharusnya dia itu legowo. Kita kerumahnya itu hanya mempertanyakan hal itu dan dia tidak menghargai bupati, " terang Sujono.#

DARMAWAN
Telah dibaca 469 kali
Berita Terkait
Advertisement