Wakatobi
03-10-2016  15:00
Pemkab Wakatobi Peringati Hari Kesaktian Pancasila
Bupati Wakatobi, Arhawi Ruda, sedang membacakan Teks Pancasila pada upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila. FOTO Duriani Baubau Post
WAKATOBI, BP – Bupati Wakatobi, Arhawi Ruda, mengajak seluruh masyarakat Wakatobi untuk menjadikan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober sebagai upaya pelestarian, pengamalan, pengembangan serta mempromosikan Pancasila sebagai sumber nilai telah teruji dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Hal itu diungkapkan pada saat sambutannya menjadi Inspketur upacara pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2016 di pelataran kantor Bupati Wakatobi, Sabtu (1/10).
Kata Arhawi Ruda, kelima nilai dalam sila Pancasila merupakan penuntun bangsa ini sehingga selalu terwujud kemanusiaan dalam pergaulan, pembangunan, persatuan dalam perbedaan, permusyawaratan yang mengedepankan hikmat dan kebijkasanaan. Bukan permusyawaratan yang mengedepankan ego.
“Begitu pula keadilan bukanlah kata-kata kosong tapi harus diwujudkan dalam karya nyata. Dengan mendukung sepenuhnya program pemerintah daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat dengan program yang telah direncanakan sesuai visi pemerintah daerah menjadikan Wakatobi sebagai kabupaten maritime yang sejahtera dan berdaya saing,” kata Arhawi Ruda.
Pancasila lanjut Arhawi Ruda, disamping telah mempersatukan bangsa yang berdaulat, Pancasila juga memperkuat sendi-sendi kehidupan social, ekonomi, budaya dan politik. Pancasila telah membuat masyarakat semakin matang dalam kehidupan berpolitik sebagaimana yang telah terjadi di Wakatobi beberapa bulan lalu yakni Pemilukada.
“Hal ini juga sekaligus menepis seolah-olah Pancasila kurang memperoleh perhatian bersama sejak reformasi tahun 1998. Oleh sebab itulah, tema peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2016 ini, Kerja Nyata Untuk Kemajuan Bangsa Sebagai Wujud Pengamalan Pancasila Sangatlah Tepat,” ujar Arhawi Ruda.
Menurut Arhawi Ruda, salah satu fenomena dalam era globalisasi adalah terjadinya lintas batas nilai-nilai antar bangsa bahkan antar komunitas atau kelompok-kelompok masyarakat yang lebih kecil. Diantara nilai atau faham yang melintas batas itu adalah radikalisme.
“Paham seperti ini wujudnya adalah merasa benar sendiri, menganggap orang lain selalu salah dan layak disanksi. Sudah tentu radikalisme dan faham sejenis lainnya sangatlah bertentangan dengan Pancasila yang sangat menghormati dan menghargai kebhinekaan,” ucap Arhawi Ruda.
Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Arhawi Ruda, mengharapkan masyarakat mampu mengaktualisasikan makna yang dikandungnya sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan demikian Pancasila menjadi sistim nilai yang hidup. “Untuk itu kita harus terus-menerus menumbuh-kembangkan nilai-nilai Pancasila kepada semua generasi, utamanya kepada generasi penerus bangsa Indonesia yang kita cintai ini,” harapnya.
Arhawi Ruda, menambahkan generasi penerus perlu adanya pemahaman yang kongkrit manakala tidak bisa menjaga kondusifitas daerah. “Mari kita wujudkan karakter berkeadilan sejak usia dini. Hanya dengan terwujudnya rasa keadilan maka ikatan batin sesame kita akan kuat, solidaritas dan partisipasi akan meningkat,” pungkas Arhawi Ruda.
Upacara peringatan Hari Kesatuan Pancasila 1 Oktober 2016 di Kabupaten Wakatobi dihadiri Wakil Bupati Wakatobi, Anggota Forum Komunikaksi Pimpinan Daerah dan jajarannya, sejumlah pejabat lingkup Pekab Wakatobi, serta ratusan peserta upacara yang terdiri dari siswa SD, SMP, SMA serta perwakilan setiap unit kerja. (***)
-----------------------------------------------------------



Terkait Rekomendasi KASN, Komisi 1 DPRD Wakatobi Konsultasi di BKD Provinsi
BKD Provinsi: Pejabat Dinonjob Harus Mengacu di UU Pilkada
Peliput: Duriani
WAKATOBI, BP – Komisi 1 DPRD Kabupaten Wakatobi melakukan konsultasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari. Terkait aspirasi sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) korban kebijakan Pemkab Wakatobi atas rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) beberapa waktu lalu.
Sudirman A Hamid, anggota Komisi 1 DPRD Wakatobi yang ikut serta dalam konsultasi itu mengatakan Komisi 1 DPRD Wakatobi membidangi pemerintahan dan hokum berkewajiban untuk menindak lanjuti setiap aspirasi masyarakat termasuk PNS yang berkaitan dengan bidang Komisi 1.
“Atas dasar aspirasi sejumlah PNS korban rekomendasi KASN itulah, Komisi 1 melakukan konsultasi dengan BKD Provinsi di Kendari (25/9) lalu. Sehingga ada titik terang untuk kemudian menjadi rujukan DPRD dalam menindak lanjutinya di Pemkab Wakatobi,” terang Sudirman A Hamid, Sabtu (1/10).
Komisi 1 DPRD Wakatobi saat di kantor BKD Provinsi lanjut Sudirman A Hamid, menjelaskan secara menyeluruh aspirasi sejumlah PNS korban kebijakan Pemkab Wakatobi atas rekomendasi KASN. Dimana pada intinya, sejumlah PNS korban kebijakan itu mempersoalkan proses pengembalian tidak berdasar pada rekomendasi KASN.
Kata Sudirman A Hamid, dalam konsultasinya dengan pihak BKD Provinsi terdapat poin-poin penting dimana akan menjadi referensi DPRD dalam melakukan rapat internal dengan pimpinan sebelum DPRD menindak lanjutinya ke Pemkab Wakatobi. Pihak BKD Provinsi menyarankan agar dalam proses pengambilan kebijakan harus mengacu pada aturan yang berlaku.
“Komisi 1 DPRD Wakatobi diterima Sekretaris dan salah seorang kepala bidang di BKD provinsi. Dalam konsultasi itu, pihak BKD Provinsi memberikan catatan antara lain rekomendasi KASN harus tetap dijalankan. Terkait PNS dinonjob, Pemkab Wakatobi harus menunggu enam bulan setelah pelantikkan sesuai UU Pilkada,” ucap Sudirman A Hamid, mengutip kesimpulan pihak BKD Provinsi.
Terkait hasil konsultasinya dengan pihak BKD Provinsi, politisi PDIP itu menambahkan jika hasil konsultasinya tersebut akan segera disampaikan kepada unsure pimpinan DPRD untuk dicermati.
“Hasil konsultasi Komisi 1 ini tentu terlebih dahulu dilaporkan kepada Ketua DPRD. Setelah itu DPRD akan melakukan kajian bersama sehingga ada kesimpulan akhir untuk kemudian disampaikan kepada pihak Pemkab Wakatobi. Kita semua berharap ada perbaikan sistim, kinerja serta peningkatan kualitas SDM khususnya PNS lingkup Pemkab Wakatobi,” tutup Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Wakatobi itu. (***)


Peliput: Duriani
Telah dibaca 360 kali
Berita Terkait
Advertisement