Muna
28-09-2016  11:30
ARM Tuding SK Pelantikan Bupati dan Wakil Bodong
Sejumlah masa berunjuk rasa di Depan kantor DPRD Muna. Foto Iman Supa.
- Amiruddin Ako: SK Pelantikan Bupati Muna Asli 100 Persen
RAHA, BP - Beberapa masyarakat Muna yang bergabung dalam Aliansi Rakyat Muna (ARM) mempermasalahkan SK pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna, LM Rusman Emba dan Abdul Malik Ditu. Demonstran mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Muna menuding SK Pelantikan yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam dikatakan SK Bodong (Palsu), Selasa (27/9).
Koordinator Aksi, LM Ihksan mengungkapkan permasalahan sifatnya mendasar. SK pelantikan yang menjadi dasar legitimasinya seorang kepala daerah dalam menggunakan kewenangannya termasuk hak dan kewajibannya hanya dalam bentuk SK petikan semata.

"Seorang Kepala Daerah yang telah dilantik dalam menjalankan fungsi dan tugas pokoknya harus memperlihatkan SK asli pengangkatan. SK asli harus ditetima oleh pemerintah daerah dan DPRD Muna. Faktanya hingga saat ini kepala daerah terlantik tidak menunjukan SK asli," ungkapnya.

Rahayu menambahkan Rapat SKPD dilakukan dengan fasilitas negara sudah merupakan perbuatan melawan hukum, kalau memiliki legalitas yang kuat harus merujuk pada UU Mengenai tugas dan fungsi dasarnya sk asli pengangkatan mendagri, bupati terlantik sesuai SK asli.

"SK bersumber dalam mendagri ternyata pertimbangan terbuat dalam redaksi tidak wajar, tidak sesuai berlaku dalam kabupaten dan kota lain sehingga SK yang dilakukan pelantikan dianggap tidak sah yang keabsahannya masih diragukan"katanya

Lanjutnya tidak ada dasar hukum untuk menjabat Rusman Emba dan Abdul Malik Ditu sebagai Bupati dan wakil, saya ingatkan DPRD telah penyalahgunaan jabatan tidak sesuai persedur undang dianggap melawan hukum. "Perbuatan melawan hukum maupun Penyalahgunaan wewenagan dan jabatan yang tidak sesuai SK asli menduduki jabatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati perlu dikaji ulang," tuturnya.

Pantauan wartawan Baubau post sejumlah massa memaksa untuk berlialog secara langsung dengan anggota DPRD namun karena permintaan pendemo dengan keseluruhan pendemo rupanya tak diizinkan oleh anggota DPRD sehingga suasana di depan pintu masuk kantor DPRD sempat memanas antara pihak keamanan dengan pendemo, suasana ini kembali aman setelah memberikan kebijakan 20 orang dari pendemo untuk berialog dengan ketua dan seluruh anggota Komisi DPRD.

Salah satu pendukung Bupati Muna, Amiruddin Ako membantah tudingan massa yang mengatasnamakan diri sebagai Aliansi Rakyat Muna (ARM) yang mengatakan SK Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati palsu.

"SK Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, LM Rusman Emba dan Abdul Malik Ditu dijamin keasliannya 100 persen, tidak benar anggapan yang dikatakan oleh para pendemo. Sebab tidak mungkin Seorang gubernur mau melantik bupati dan wakil yang SKnya masih diragukan keaslinya," tegas Amiruddin yang ditemui media ini disalah satu rumah makan. Selasa (27/9) Sore.

Ia mengatakan, aksi demo yang dilakukan di DPRD dianggap akan menciptakan krisis kepercayaan masyarakat pada Bupati dan Wakil Bupati yang tengah melakukan konsolidasi pemerintahan dan pembangunan.

"Aksi para pendemo dengan target menggangu pemerintahan yang melakukan perubahan secara signifikan di Muna demi menuju masyarakat yang sejahtera, Kalau ada yang merasa bahwa SK itu palsu silakan diproses secara hukum," terang Amiruddin.

Aksi demonstrasi massa merupakan bagian dinamika demokrasi, namun pemerintah daerah harus tetap menciptakan stabilitas antara masyarakat, sehingga perbedaan yang mencolok tidak tercipta. "Sebagai pemuda yang peduli pada keadaan pemerintahan yang sementara dijalankan, masyarakat Muna perlu tahu bahwa SK bupati Muna secara hukum sah tak diragukan keaslianya. Kalau tidak puas silahkan lakukan proses hukum, untuk menguji keabsahan SK. Masyarakat jangan terprovokasi dengan suara pergerakan yang memicu perpecahan," tutupnya.(*)
Peliput:Iman Supa
Telah dibaca 381 kali
Berita Terkait
Advertisement