Wakatobi
23-09-2016  14:07
Pemkab Wakatobi Akui Ada Kelemahan Saat Pengembalian Pejabat
WAKATOBI, BP – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Wakatobi, Sudjiton, mengakui jika ada kekhilafan dan kelemahan dari segi administarsi terkait proses pengembalian sejumlah pejabat ke tempat semula sesuai rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Hal itu diungkapkannya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara pihak pemerintah daerah dan DPRD di gedung dewan yang dihadiri sejumlah anggota DPRD, Kepala BKDD dan perwakilan Inspektorat Kabupaten Wakatobi, Kamis (22/9).

Setelah mendapat tanggapan dan masukan dari sejumlah anggota DPRD dimana mayoritas anggota dewan mempertanyakan transparansi pemerintah dalam melaksanakan pengembalian sejumlah pejabat, Sudjiton, berjanji dalam waktu dekat akan kembali menelaah rekomendasi dan proses pengembalian itu.

Karena dalam proses pengembalian sejumlah pejabat sesuai rekomendasi KASN, pemerintah daerah tidak melakukan pelantikkan dan pengambilan sumpah jabatan. Sementara terdapat sejumlah pejabat yang bukan dikembalikkan ke tempat semula namun mendapat promosi jabatan di tempat baru. Dan pejabat yang digantinya langsung dinonjobkan.

“Sesuai saran dari KASN bahwa kita tidak perlu melantik karena mereka pejabat ini dikembalikan ke tempatnya dulu. Terkait tidak dilantik dan diambil sumpahnya, kami akan kembali telaah tentu bersama-sama dengan DPRD. Termasuk menelaah kembali pengangkatan Kasat Pol PP yang dulunya menjabat jadi Camat dan sekretaris dinas,” janji Sudjiton.

Sudjiton, juga berjanji dalam waktu dekat akan segera menutaskan administarsi terkait proses pengembalian seperti Surat Keputusan (SK) Bupati Wakatobi kepada masing-masing pejabat yang mengalami pengembalian. “Begitu pula SK akan segera kami sampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan agar memahami apa tanggung jawabnya setelah itu sebagai abdi masyarakat,” ucap Sudjiton.

Sudjiton, yang akan mengakhiri masa tugasnya 31 September 2016 karena telah memasuki masa pensiun menegaskan bahwa meskipun terdapat kelemahan dan kekurangan dalam proses pengembalian sejumlah pejabat ke tempat semula namun pada dasarnya memiliki landasan yuridis. “Ini adalah kelemahan dan kesalahan kami dan kami akan segera membenahinya. Namun apa yang kami lakukan ini memiliki landasan yuridis yakni rekomendasi KASN,” tegasnya. (***)



Peliput: Duriani

Telah dibaca 346 kali
Berita Terkait
Advertisement